MEDIAAKU.COM – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 60 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki akses internet. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
Melansir dari laman Kemkomdigi, Jumat (24/10/2025) Sebagai langkah konkret, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi pembangunan konektivitas di desa. Melalui sinergi ini, pemerintah dapat melakukan pemetaan kebutuhan jaringan secara lebih akurat sehingga pembangunan bisa difokuskan pada daerah yang benar-benar membutuhkan.
“Melalui kerja sama ini, kedua kementerian akan memadukan data desa yang belum memiliki akses internet agar bisa menentukan wilayah prioritas untuk pembangunan koneksi pada tahun 2026,” jelas Meutya dalam audiensi bersama Kemendes PDT.
Menurut Meutya, penyediaan akses internet yang merata merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara untuk memperoleh informasi. Ia menegaskan, digitalisasi harus dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat terkecil, bukan hanya di perkotaan.
“Akses informasi adalah hak asasi manusia sesuai amanat UUD 1945,” ujarnya.
Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah menjalankan sejumlah program strategis. Di antaranya pembangunan BTS dan titik akses di Papua, lelang frekuensi baru untuk memperluas jaringan, serta kerja sama dengan operator seluler guna mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menilai bahwa konektivitas digital memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan desa.
“Internet dan sinyal menjadi salah satu faktor utama penentu berkembang tidaknya suatu desa,” ungkapnya.
Yandri mencontohkan sejumlah desa yang berhasil memanfaatkan internet untuk meningkatkan ekonomi lokal. Salah satunya adalah Desa Kertasana di Kabupaten Pandeglang, di mana para pembudidaya ikan mas koki mampu menembus pasar ekspor berkat pemasaran digital.
Dengan kerja sama antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT ini, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur digital dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga masyarakat pedesaan turut menikmati manfaat transformasi digital nasional.
“Kami akan memprioritaskan desa yang membutuhkan intervensi segera agar pembangunan konektivitas bisa benar-benar membawa perubahan,” tutup Yandri.(*/Stephany)
