MEDIAAKU.COM – Sejak dibentuk pada Oktober 2024, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Devisa Negara, yang dipimpin oleh Jaksa Agung, telah menunjukkan hasil signifikan. Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, desk ini berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun.
“Barang bukti uangnya tidak dapat ditampilkan karena ruangannya tidak cukup, sehingga disimpan di virtual account BRI,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta,belum lama ini.
Informasi melalui laman web polkam.go.id (04/01/2024) Sejumlah tersangka, baik perorangan maupun korporasi, telah ditetapkan. Salah satu kasus besar yang ditangani adalah tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah, dengan kerugian negara dan perusakan lingkungan mencapai Rp 271 triliun. Selain itu, ada tersangka korporasi dalam kasus tata niaga kelapa sawit yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 73 triliun.
Menko Polkam menyatakan, total kerugian negara yang berhasil diselamatkan sejak pembentukan desk ini mencapai Rp 346 triliun, termasuk aset-aset yang sedang dalam proses pengembalian.
Pada rapat koordinasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas untuk memastikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berjalan tanpa kompromi. Pemerintah menekankan keseimbangan antara upaya penindakan, perbaikan regulasi, dan tata kelola.
“Penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga solusi berupa perbaikan regulasi dan pencegahan, sehingga institusi pemerintah semakin kuat sebagai agen pembangunan,” ungkap Menko Polkam.
Langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari rapat koordinasi meliputi:
1.Penggunaan Teknologi Digital
Implementasi e-katalog dan e-government di seluruh pemerintahan daerah untuk meminimalkan peluang korupsi.
2.Pengembalian Aset di Luar Negeri
Fokus utama adalah pengembalian aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri, dengan memperkuat kerja sama internasional. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi secara sistemik. Sinergi antara upaya penindakan, pengawasan, dan perbaikan regulasi menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Desk Koordinasi ini diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi dan mengoptimalkan devisa negara demi mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*/Stephany)
