MEDIAAKU.COM – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui penguatan investasi inklusif.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertema fasilitasi dan pembinaan badan usaha pada sektor hilirisasi investasi strategis, sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan peran dan peluang usaha bagi penyandang disabilitas.
Melansir dari laman BKPM, Minggu (21/12/2025) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis BKPM, Heldy Satrya Putera, menegaskan bahwa hilirisasi tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi. Menurutnya, investasi juga harus menjadi sarana pemberdayaan yang membuka ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dunia usaha yang inklusif dinilai penting agar proses pembangunan berjalan tanpa meninggalkan kelompok tertentu.
Senada dengan hal tersebut, Staf Khusus Bidang Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas, Agus Diono, menekankan perlunya memperluas pemberdayaan usaha disabilitas dalam ekosistem hilirisasi investasi strategis.
Ia menilai investasi idealnya mampu mendorong keterlibatan UMKM, termasuk pelaku usaha disabilitas, melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan dan memberikan nilai tambah. Mengingat isu disabilitas bersifat lintas sektor, Agus menekankan pentingnya kolaborasi kebijakan dan sinergi implementasi antar pemangku kepentingan.
FGD ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kalangan akademisi, hingga komunitas penyandang disabilitas.
Diskusi terbagi ke dalam tiga sesi utama yang membahas akses permodalan dan peluang kemitraan bagi pelaku usaha disabilitas di sektor hilirisasi, regulasi dan mekanisme kemitraan antara usaha besar dan UMKM, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan atau bermitra dengan penyandang disabilitas. Selain itu, turut dibahas pula penguatan pendidikan vokasi dan program magang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui forum ini, BKPM merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk mewujudkan iklim investasi yang inklusif dan berkeadilan. Penyandang disabilitas didorong untuk ditempatkan sebagai pelaku usaha dan mitra strategis, bukan sekadar penerima manfaat program. Penyederhanaan akses permodalan, perizinan, dan kemitraan dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih ramah bagi pelaku usaha disabilitas.
Selain itu, ketersediaan data terpadu pelaku usaha disabilitas dianggap sebagai fondasi penting dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah juga menilai penguatan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, serta pengawasan implementasi kebijakan menjadi kunci agar dunia usaha benar-benar menjalankan prinsip inklusivitas.
Di sisi lain, pelatihan, pendidikan vokasi, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan perlu terus diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas.
Melalui langkah-langkah tersebut, BKPM meneguhkan semangat no one left behind dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan memastikan bahwa investasi dan hilirisasi dapat menjadi motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.(*/Stephany)
