MEDIAAKU.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul belum lama ini meninjau langsung lokasi banjir di Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menyusuri wilayah yang masih tergenang menggunakan perahu karet untuk memastikan kondisi warga serta penyaluran bantuan berjalan dengan aman.
Melansir laman Kemensos, Senin (5/1/2026) Peninjauan itu turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain anggota DPD RI Muhammad Hidayatullah, Sekretaris Daerah Provinsi Banjar M. Syarifuddin, Wakil Bupati Banjar Said Idrus, anggota DPRD Kabupaten Banjar Hamdan, serta Sekretaris Kabupaten Banjar Yudi Andrea. Kehadiran mereka menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana.
Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah memberikan dukungan darurat bagi keluarga terdampak berupa paket sembako dan kebutuhan pokok lainnya selama masa tanggap darurat.
Ia juga menjelaskan bahwa bantuan lanjutan akan diberikan berdasarkan hasil pendataan kerusakan rumah oleh pemerintah daerah bersama BNPB dan BPBD, mulai dari kategori rusak ringan hingga rusak berat.
Menurutnya, warga dengan rumah rusak berat nantinya akan mendapat bantuan tambahan, termasuk untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga dan program pemberdayaan.
Skema penanganan banjir di Kabupaten Banjar pun disamakan dengan wilayah terdampak bencana lainnya di Indonesia, sesuai arahan Presiden Prabowo, guna mendukung pemulihan warga secara bertahap.
Gus Ipul menambahkan, ketinggian air di lokasi masih relatif tinggi sehingga warga dan petugas diminta tetap waspada. Pemerintah terus bersiaga dan mendampingi masyarakat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan sambil menunggu air surut. Ia juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.
Penyaluran bantuan logistik dilakukan melalui pemerintah daerah dan kepala desa agar seluruh warga terdampak dapat terjangkau. Selain sembako, bantuan yang disalurkan meliputi selimut, kebutuhan perempuan dan anak, serta obat-obatan yang berasal dari Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah.(*/Stephany)
