MEDIAAKU.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menekankan urgensi peningkatan kesiapsiagaan nasional menyusul peringatan dini cuaca ekstrem yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk periode 23–29 Januari 2026. Ancaman bencana hidrometeorologi basah dinilai berpotensi meningkat di sejumlah wilayah Indonesia.
Melansir laman KemenkoPMK, Minggu (25/1/2026) Dalam laporan resmi BMKG, disebutkan sampai 25 Januari 2026 beberapa daerah masuk kategori Siaga hingga Awas akibat potensi hujan lebat sampai ekstrem. Pada 23 Januari 2026 lalu, status Awas ditetapkan untuk wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Sementara itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) berada pada level Siaga.
Keesokan harinya, 24 Januari 2026, wilayah dengan status Siaga meluas mencakup Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua.
Adapun pada hari ini, Minggu (25 Januari 2026), BMKG kembali menempatkan Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan NTT dalam kategori Siaga. Selain hujan dengan intensitas tinggi, peringatan angin kencang juga dikeluarkan untuk berbagai daerah, termasuk Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
Menko PMK menegaskan bahwa peringatan dini tersebut harus menjadi acuan utama dalam memperkuat langkah antisipasi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Ia menilai fase ini sangat menentukan untuk mendorong tindakan dini guna meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian material.
Dalam arahannya, Menko PMK meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang berada di wilayah Siaga dan Awas, terutama di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan NTT, untuk segera mengaktifkan posko siaga bencana. Selain itu, seluruh unsur penanganan darurat seperti BPBD, TNI/Polri, dinas teknis, dan relawan diminta bersiaga penuh.
Pemerintah daerah juga diminta melakukan pengecekan pada daerah aliran sungai, tanggul, kawasan rawan longsor, serta memastikan sistem drainase perkotaan berfungsi optimal. Kesiapan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian yang aman menjadi perhatian utama dalam menghadapi potensi bencana.
Selain pemerintah, Menko PMK juga mengajak masyarakat di wilayah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi BMKG melalui laman dan aplikasi INFO BMKG, membatasi aktivitas di area rawan banjir dan longsor saat hujan deras, serta menyiapkan tas siaga dan rencana evakuasi keluarga.
Menurut Menko PMK, kesiapsiagaan warga merupakan lapisan perlindungan paling awal dalam menghadapi bencana. Pemahaman informasi yang baik dan respons cepat dinilai dapat menyelamatkan banyak nyawa.
Lebih lanjut, Menko PMK menegaskan bahwa langkah penguatan kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari strategi nasional pengurangan risiko bencana berbasis risiko. Peringatan dini BMKG dijadikan landasan koordinasi lintas sektor antara Kemenko PMK, BNPB, BMKG, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah.
Pemerintah pusat memastikan akan terus memantau perkembangan cuaca ekstrem dan memberikan dukungan penuh kepada daerah hingga kondisi kembali aman.(*/Stephany)
