MEDIAAKU.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat tata kelola keuangan negara pada 2026 agar setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan mulai dari pembenahan perencanaan dan penganggaran hingga peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa.
Melansir laman Kemenhub, Jumat (21/8/2026) Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI mengenai pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta.
Menurut Dudy, pengelolaan keuangan tidak sekadar berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga bagaimana dana negara dapat diwujudkan menjadi layanan transportasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk menjaga kualitas tersebut, Kemenhub akan memperkuat monitoring dan evaluasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), serta memperkuat sistem pengendalian intern dan pengawasan. Selain itu, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan BMN, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menjadi perhatian.
Kemenhub turut memanfaatkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikembangkan Kementerian Keuangan untuk mendukung integrasi data dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.Komitmen tersebut sejalan dengan keberhasilan Kemenhub kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2025. Predikat tersebut telah dipertahankan selama 13 tahun berturut-turut sejak 2013.
Dudy menegaskan, WTP bukan menjadi tujuan akhir, melainkan landasan untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
Dari sisi penerimaan, PNBP Kemenhub pada 2025 mencapai Rp14,07 triliun atau 125,25 persen dari target sebesar Rp11,23 triliun. Sementara itu, total aset Kemenhub tercatat Rp654,05 triliun. Aset Konsesi Jasa juga meningkat Rp11,1 triliun atau 5,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain dipengaruhi oleh adanya konsesi baru dan peningkatan nilai investasi mitra.
Pada sisi belanja, realisasi anggaran Kemenhub sepanjang 2025 mencapai Rp28,68 triliun atau 88,88 persen dari pagu efektif sebesar Rp32,27 triliun. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar belanja negara semakin efektif dan tepat sasaran.
Ke depan, Kemenhub akan mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta meningkatkan pengelolaan BMN dan PNBP. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan arahan dan masukan Komisi V DPR RI guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Melalui berbagai upaya tersebut, Kemenhub menargetkan pengelolaan keuangan tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi mampu mendukung terwujudnya transportasi yang lebih aman, nyaman, terjangkau, dan terkoneksi. Pengelolaan anggaran dan aset negara pun akan terus diarahkan pada hasil serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.(*/Stephany)
