Tuesday, November 17, 2026
HomeEkonomiKemnaker Sosialisasikan Aturan Penetapan Upah Minimum 2027 kepada Seluruh Kepala Daerah

Kemnaker Sosialisasikan Aturan Penetapan Upah Minimum 2027 kepada Seluruh Kepala Daerah

MEDIAAKU.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.

Sosialisasi ini bertujuan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengupahan tahun depan.Kegiatan yang digelar secara hybrid di kantor Kemendagri, Jakarta, tersebut dipimpin Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Melansir laman Kemnaker, Selasa (17/11/2026) Ia menjelaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Berdasarkan aturan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur.

Dalam proses penghitungannya, pemerintah mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan. Formula yang digunakan turut memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk menunjang perhitungan, Kemnaker tengah menyusun estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) milik Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi tersebut mencakup kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Perhitungan juga dilakukan hingga tingkat kabupaten/kota dengan mengelompokkan daerah berdasarkan 11 parameter karakteristik wilayah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan upah minimum. Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Adapun pemerintah telah menetapkan jadwal pengumuman upah minimum 2027. UMP paling lambat diumumkan pada 21 November 2026, sedangkan UMSP pada 26 November 2026.Sementara itu, penetapan UMK memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 dan UMSK paling lambat 30 November 2026.

Melalui koordinasi ini, Kemnaker berharap seluruh pemerintah daerah dapat menjalankan proses penetapan upah minimum sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi daerah serta kebutuhan hidup pekerja.(*/Stephany)

RELATED ARTICLES

Terpopular