MEDIAAKU.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi, memberikan arahan penting dalam forum advokasi bersama Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta jajaran pimpinan daerah se-Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar sektor guna mempercepat terwujudnya perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak di wilayah tersebut.
Melansir dari laman KemenPPPA, Senin (26/5/2025) Dalam sambutannya, Menteri PPPA menyampaikan apresiasi atas komitmen dan capaian yang telah diraih oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian tersebut antara lain pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, pelaksanaan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA), serta peningkatan status Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di berbagai wilayah.
“Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di Sulsel atas langkah-langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan setara bagi perempuan dan anak,” ujar Menteri Arifah.
Meski demikian, Menteri PPPA juga mengingatkan masih adanya tantangan serius yang perlu segera diatasi. Salah satunya adalah nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sulawesi Selatan yang belum melampaui rata-rata nasional. Tak hanya itu, angka perkawinan anak di provinsi ini meningkat menjadi 8,09 persen pada tahun 2024—angka yang melebihi rata-rata nasional sebesar 5,90 persen.
“Perkawinan anak adalah isu multidimensional. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, terutama anak perempuan. Kami mengajak pemerintah daerah untuk bersatu dalam menurunkan angka ini lewat pendekatan lintas sektor,” kata Menteri PPPA.
Dalam arahannya, Menteri Arifah juga mendorong semua daerah untuk mendukung tiga program prioritas Kemen PPPA, yaitu:
1.Penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI),
2.Perluasan akses terhadap Call Center SAPA 129 sebagai layanan pengaduan cepat bagi korban kekerasan,
3.Pengembangan sistem Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya yang diusung Kemen PPPA. Ia menyampaikan harapan besar agar kehadiran Menteri PPPA di daerah bisa mendorong terobosan nyata yang mampu mengatasi berbagai permasalahan perempuan dan anak secara menyeluruh.
“Pendekatan inovatif dan partisipatif sangat diperlukan agar perempuan, anak, serta kelompok rentan dapat berperan aktif dalam pembangunan,” ujar Fatmawati.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap membuka ruang kolaborasi, baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PPPA juga mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan pada tahun 2025 akan menerima alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik untuk sektor PPPA senilai lebih dari Rp8 miliar. Dana ini diharapkan dapat memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di tingkat daerah.
“Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah adalah pondasi utama. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Peran aktif dari para pemimpin daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang dimulai dari perempuan yang berdaya dan anak-anak yang mendapatkan perlindungan optimal sejak dini,” tutup Menteri Arifah. (*/stephany)
