MEDIAAKU.COM – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto belum lama ini hadir dalam acara peluncuran Aplikasi Real Time Monitoring Village Management atau yang dikenal dengan Jaga Desa di Lembur Pakuan, Subang.
Melansir dari laman Kemendespdtt Rabu (30/7/2025) Aplikasi inisiatif Kejaksaan Agung ini bertujuan untuk mengawasi pemanfaatan Dana Desa agar tepat sasaran. Mendes Yandri menyampaikan apresiasinya atas peran aktif Kejaksaan dalam memastikan setiap alokasi dana desa digunakan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, transparansi dan sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa menjadi kunci agar laporan keuangan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami juga sedang bekerja sama dengan Menteri Kebudayaan untuk mengembangkan Desa Budaya, mengingat perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat desa saat ini,” ujarnya.
Yandri menekankan bahwa kepala desa tidak perlu khawatir dengan adanya program Jaga Desa, karena kehadiran aparat penegak hukum kini bersifat mendampingi, bukan menekan. Ia juga mengingatkan bahwa visi Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto harus didukung dari berbagai aspek, termasuk pelestarian adat dan budaya.
“Kerja sama dengan Kejaksaan adalah bentuk pengawasan yang sehat agar pembangunan desa berjalan sesuai harapan, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tegas Yandri.
Ia pun mendorong agar program seperti Koperasi Desa Merah Putih, BUMDesa, dan inisiatif pembangunan lainnya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat desa. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, serta kepala daerah dan kejaksaan negeri se-Jawa Barat.
Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani berharap pendampingan oleh jaksa bisa membantu para kepala desa dalam melaksanakan program-program strategis, terutama yang berkaitan dengan Dana Desa.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga hadir dan mengimbau kepala desa untuk bersikap terbuka dalam pengelolaan anggaran desa. Ia bahkan menggagas agar dalam lima tahun ke depan, desa-desa di Jabar bisa memiliki saham di Bank Jabar-Banten sehingga desa memperoleh dividen tahunan.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar berencana menerbitkan regulasi khusus untuk menjaga warisan budaya desa, termasuk pendataan potensi sumber daya dan kekayaan lokal.(*/Stephany)
