MEDIAAKU.COM – Ancaman krisis pangan dunia kembali menjadi perhatian serius. Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) menyebutkan bahwa konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah berpotensi memperburuk kondisi kelaparan global.
Jika situasi berlanjut disertai tingginya harga energi, jumlah penduduk yang mengalami kerawanan pangan akut diperkirakan bisa bertambah hingga puluhan juta orang pada 2026. Kondisi ini menegaskan bahwa isu pangan kini menjadi faktor penting yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial global.
‎Melansir laman Kementan, Senin (23/3/2026) Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya masing-masing. Ketergantungan terhadap impor dinilai berisiko tinggi, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan gangguan rantai pasok internasional.
‎Menurutnya, lonjakan harga energi, hambatan distribusi global, serta meningkatnya biaya logistik dapat memicu inflasi pangan, seperti yang pernah terjadi saat Perang Rusia–Ukraina. Dampak konflik tidak hanya dirasakan di wilayah terdampak, tetapi juga menjalar ke berbagai negara melalui sistem perdagangan global. Negara yang bergantung pada impor menjadi pihak yang paling rentan menghadapi kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan.
‎Dalam situasi tersebut, kemampuan memproduksi pangan secara mandiri menjadi kunci utama. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan produksi dalam negeri sebagai langkah strategis menghadapi potensi krisis global.
‎Di tengah tantangan dunia, Indonesia dinilai berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan. Program pembangunan pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Target jangka panjangnya adalah menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia.
‎Berbagai strategi dijalankan secara paralel, mulai dari intensifikasi hingga ekstensifikasi.Peningkatan produktivitas dilakukan melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan frekuensi tanam. Sementara itu, perluasan lahan dilakukan lewat program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi tambahan.
‎Selain itu, pemerintah menempatkan deregulasi sebagai salah satu langkah utama. Penyederhanaan aturan dilakukan untuk mempercepat jalannya program pertanian, termasuk memangkas ratusan regulasi yang dinilai menghambat. Reformasi ini berdampak pada efisiensi distribusi sarana produksi serta penurunan biaya bagi petani.
‎Perubahan signifikan juga terjadi pada tata kelola pupuk. Distribusi yang sebelumnya berlapis kini disederhanakan menjadi lebih langsung, sehingga pupuk dapat diterima petani dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Dampaknya, biaya pupuk menurun dan ketersediaannya meningkat tanpa menambah beban anggaran negara.
‎Di sisi lain, modernisasi pertanian terus didorong untuk meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi dan alat mesin pertanian mampu menghemat tenaga kerja secara signifikan, mempercepat proses produksi, serta menurunkan biaya. Hal ini turut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
‎Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif, terlihat dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level tertinggi. Kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap gabah turut mendorong perputaran ekonomi di tingkat petani, sehingga mereka tetap mendapatkan keuntungan yang layak.
‎Dari sisi produksi, kondisi pangan nasional menunjukkan kinerja yang kuat. Produksi beras mengalami surplus dengan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara cadangan beras pemerintah juga berada pada level aman. Hal ini memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.
‎Untuk jangka panjang, pemerintah juga mengembangkan kawasan pangan baru melalui optimalisasi lahan rawa, khususnya di wilayah Kalimantan. Program ini diharapkan menjadi sumber produksi tambahan yang berkelanjutan di masa depan.
‎Melalui kombinasi kebijakan deregulasi, modernisasi, perluasan lahan, serta perlindungan terhadap petani, sektor pertanian ditempatkan sebagai pilar utama stabilitas ekonomi. Di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia justru memperkuat posisinya sebagai negara yang semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.(*/Stephany)
