MEDIAAKU.COM – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa kinerja APBN pada awal 2026 menunjukkan arah yang ekspansif. Sampai akhir Januari 2026, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp227 triliun, meningkat 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Melansir laman Kemenkeu, Rabu (25/2/2026) Lonjakan ini diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026, terutama melalui dorongan konsumsi masyarakat dan percepatan proyek infrastruktur. Dari total tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp131,9 triliun.
Kenaikan paling mencolok terjadi pada bantuan sosial dan belanja barang. Penyaluran bansos menembus Rp9,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibanding Januari 2025 yang sebesar Rp4,1 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi percepatan distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk triwulan pertama yang sudah dimulai sejak awal tahun.
Program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mencatat pertumbuhan signifikan. Pada Januari 2026, realisasinya mencapai Rp19,5 triliun, jauh melampaui capaian Januari tahun lalu yang masih di kisaran Rp45 miliar. Hingga 21 Februari 2026, program ini telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Bidang pendidikan tetap menjadi fokus utama pemerintah. Dari pagu anggaran Rp769,1 triliun, realisasi per Januari mencapai Rp56,5 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan dukungan anggaran Rp17,6 triliun sepanjang 2026.
Untuk sektor infrastruktur, pagu yang disiapkan tahun ini sebesar Rp434,8 triliun.Fokusnya meliputi penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan konektivitas. Proyek strategis mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi, perluasan lahan sawah, hingga pembangunan jalan dan jembatan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, pemerintah telah menyalurkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog hingga 31 Januari 2026 untuk penyerapan gabah dan beras petani.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi Rp95,3 triliun. Pemerintah juga memberikan relaksasi persyaratan penyaluran bagi daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tambahan alokasi sebesar Rp10,65 triliun disiapkan dan akan dicairkan bertahap mulai akhir Februari 2026.
Menurut Suahasil, percepatan belanja negara ini merupakan bentuk nyata peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara langsung.(*/Stephany)
