MEDIAAKU.COM – Perum Bulog Cabang Manokwari, Papua Barat, kini menerapkan skema distribusi baru untuk penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini diambil guna memastikan beras subsidi tersebut tepat sasaran, terutama di tengah melonjaknya harga beras di pasaran.
Melansir dari laman Bulog, Minggu (3/8/2025) Kepala Bulog Manokwari, Sheika Irawaty, menjelaskan bahwa distribusi beras SPHP kini diprioritaskan kepada pedagang di pasar tradisional, seperti Pasar Wosi, Pasar Sanggeng, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kami ingin mencegah penyalahgunaan distribusi oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan,” ujarnya.
Tahun ini, prosedur penunjukan mitra penjual SPHP mengalami perubahan signifikan. Tidak semua pedagang bisa langsung mendaftar ke Bulog. Mereka kini wajib melewati proses verifikasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Ketahanan Pangan (DKP).
Khusus untuk toko pangan atau ritel di luar pasar rakyat, harus disertai rekomendasi dari DKP tingkat kabupaten atau provinsi. Sejauh ini, hanya 12 pedagang dari pasar rakyat yang ditetapkan sebagai mitra awal, jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 100 mitra, mayoritas dari ritel umum.
Selain pasar rakyat, hanya toko pangan milik DKP Provinsi Papua Barat dan KDMP Prafi yang mendapat izin menjual SPHP. Ritel modern belum diberi akses dalam skema ini. Sementara itu, penyaluran juga dimungkinkan melalui koperasi instansi seperti milik TNI, Polri, Polbangtan, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar pemerintah.
Untuk menjaga distribusi tetap terkendali, setiap mitra hanya boleh mengambil maksimal dua ton per pengambilan, dengan pelaporan stok wajib melalui aplikasi Klik SPHP. Masyarakat juga dibatasi membeli dua karung per transaksi dengan harga maksimal Rp13.500 per kilogram atau Rp67.500 untuk kemasan 5 kg.
Bulog menetapkan kuota penjualan SPHP untuk Juli 2025 sebanyak 750 ton, namun jumlah tersebut bisa berubah tergantung kondisi. Perlu dicatat, izin distribusi tidak dibuka setiap bulan. Setelah sempat dihentikan pada Februari, izin penjualan baru kembali diberlakukan mulai 7 Juli 2025.
Bulog berharap mekanisme ini dapat menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan beras subsidi sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(*/Stephany)
