MEDIAAKU.COM – Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal dengan sebutan PP TUNAS. Regulasi ini hadir sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi anak-anak, dan bahkan dinilai layak menjadi acuan bagi negara lain.
Melansir dari laman Kemkomdigi, Jumat (11/7/2025) Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan bahwa PP TUNAS merupakan langkah strategis untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan mental anak-anak di dunia maya. Pernyataan tersebut disampaikan saat Meutya bertemu dengan Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), Doreen Bogdan-Martin, di Jenewa, Swiss, belum lama ini.
“Regulasi ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia serius dalam melindungi generasi muda dari potensi risiko di dunia digital,” ungkap Meutya.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran kantor perwakilan ITU di Jakarta, yang telah mendukung berbagai program berskala Asia Tenggara. Salah satu program utama adalah perlindungan anak di ranah digital.
Ia berharap kolaborasi Indonesia dengan ITU dapat terus diperkuat, khususnya dalam bentuk dukungan teknis dan program peningkatan kapasitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Lebih jauh, Meutya juga menekankan pentingnya kerja sama strategis dalam menghadapi isu-isu teknologi global, seperti tata kelola kecerdasan buatan (AI), pengembangan spektrum 5G dan 6G, serta peningkatan talenta digital di Indonesia.
“Panduan dari ITU sangat dibutuhkan agar kebijakan kita tetap relevan, inklusif, dan sejalan dengan standar internasional,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Meutya memastikan bahwa Indonesia akan ambil bagian secara aktif dalam World Telecommunication Development Conference (WTDC) yang akan digelar di Baku, Azerbaijan, pada 17 hingga 28 November 2025 mendatang. (*/Stephany)
