MEDIAAKU.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya data geospasial yang lengkap dan terpercaya sebagai pondasi utama dalam merancang pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkelanjutan.
Melansir dari akun X Kemenkoinfra, Kamis (17/7/2025) pernyataan ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial 2025 yang digelar di Gedung Bappenas. Dalam sambutannya, Menko AHY menuturkan bahwa perencanaan pembangunan serta penataan ruang wilayah harus sepenuhnya berbasis pada informasi geospasial yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Di Kemenko Infrastruktur, kami terus mendorong penataan ruang dari pusat hingga daerah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini tentu membutuhkan dukungan data geospasial yang tidak hanya akurat, tapi juga mencakup berbagai dimensi, darat, laut, udara, hingga bawah permukaan bumi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus berlandaskan pada data yang utuh agar hasilnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia menyebut penataan ruang harus menjadi titik tolak dalam menyusun kebijakan pembangunan.
“Sudah semestinya tidak ada lagi pembangunan yang dijalankan tanpa mengacu pada data dan informasi geospasial. Jika tidak, risiko tumpang tindih proyek dan pemborosan anggaran akan terus berulang,” kata AHY.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhitungkan kondisi geografis serta potensi risiko bencana dalam setiap rencana pembangunan. Hal ini, menurutnya, hanya bisa dipetakan dengan baik jika informasi geospasial dimanfaatkan secara maksimal.
“Jangan sampai pembangunan jalan dari satu titik ke titik lain dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana di jalur tersebut. Ini penting agar pembangunan tidak justru menimbulkan kerugian di kemudian hari,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, AHY menyampaikan lima langkah strategis untuk memperkuat transformasi pemanfaatan data geospasial di Indonesia. Pertama, penyediaan informasi harus berorientasi pada kebutuhan pengguna di lapangan. Kedua, kebijakan harus adaptif terhadap perubahan iklim, dinamika pembangunan, dan isu keberlanjutan.
Langkah ketiga adalah mengintegrasikan data geospasial dalam seluruh proses pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi. Keempat, mendorong kerja sama lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan untuk menghindari duplikasi kerja dan pemborosan anggaran.
Terakhir, membangun sistem yang mendorong interoperabilitas data agar informasi geospasial dapat dimanfaatkan secara luas dan efisien di semua lini.(*/Stephany)
