MEDIAAKU.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengoperasian Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di lokasi pengungsian banjir di wilayah Sumatera.
Langkah ini dilakukan guna memastikan hak serta perlindungan perempuan dan anak tetap terpenuhi di tengah situasi darurat bencana. Dalam kondisi kebencanaan, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan karena keterbatasan akses terhadap layanan dasar, risiko kekerasan, hingga tekanan psikologis.
‎Melansir laman KemenPPPA, Sabtu (3/1/2026) Pos SAPA dihadirkan sebagai pusat layanan terpadu yang mencakup koordinasi bantuan, pendampingan psikososial, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
‎Kementerian PPPA juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan lembaga masyarakat yang aktif dalam respons kemanusiaan. Pemetaan organisasi yang memiliki program berkelanjutan dan berdomisili di wilayah terdampak dinilai krusial untuk menjamin keberlangsungan Pos SAPA.
‎Selain itu, pemenuhan hak pendidikan turut menjadi perhatian melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dinas pendidikan setempat, dengan memanfaatkan Pos SAPA sebagai ruang belajar sementara selama sekolah belum dapat digunakan.
‎Tidak hanya anak didik, kondisi psikologis tenaga pendidik juga menjadi fokus pendampingan pascabencana. Pemerintah berupaya memastikan perempuan dan anak mendapatkan rasa aman, layanan yang layak, serta dukungan psikososial berkelanjutan, di samping pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
‎Dukungan terhadap penguatan Pos SAPA juga disampaikan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri. Ia berharap adanya dukungan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan, termasuk peran DP3A dan Kemen PPPA dalam memenuhi kebutuhan spesifik serta perlindungan bagi perempuan dan anak di daerahnya.
‎Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bireuen, Dailami, menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor terus dilakukan dalam penanganan pascabanjir. Saat ini, layanan dukungan psikososial dan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan dan anak menjadi kebutuhan mendesak.
‎Kegiatan tersebut didukung Kemen PPPA dan Dinas PPPA Provinsi Aceh, bekerja sama dengan sejumlah mitra seperti PKBI, Gerak Bareng, Lentera Habibi, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Kepala Dinas PPPA Provinsi Aceh, Meutia Juliana, mengungkapkan bahwa sebanyak 11 kabupaten/kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Meski dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana akibat banjir, UPTD PPA di tingkat daerah tetap mulai memberikan layanan perlindungan.
‎Sebagai tindak lanjut, Kemen PPPA menegaskan Pos SAPA sebagai instrumen penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak di situasi bencana.Sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta lembaga masyarakat menjadi kunci agar penanganan bencana berjalan responsif gender dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.(*/Stephany)
