MEDIAAKU.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat langkah pencegahan serta penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Asia Tenggara.
Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan Forum Pelindungan WNI/PMI serta Pencegahan dan Penanganan Kasus TPPO yang berlangsung di KBRI Singapura.
Melansir dari laman KemenkoPolkam, Kamis (13/11/2025) Asisten Deputi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah Hidayah, yang hadir mewakili Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, menuturkan bahwa upaya penguatan ini sangat penting mengingat tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Menurutnya, Asia Tenggara menjadi kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik perdagangan orang dalam beberapa tahun terakhir.
“Fenomena seperti maraknya judi online, peningkatan mobilitas pekerja migran, serta lemahnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja menjadi faktor utama yang memperparah situasi,” ungkap Rokhmah.
Ia menjelaskan, para pelaku perdagangan orang menggunakan berbagai modus untuk menjerat korban. Salah satu yang paling umum adalah menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, mengirim korban tanpa dokumen resmi, hingga memanfaatkan visa kunjungan untuk kegiatan kerja ilegal.
“Sebagian besar korban terperangkap dalam jaringan sindikat lintas negara yang melibatkan banyak pihak, mulai dari perekrut di daerah asal hingga pelaku eksploitasi di negara tujuan seperti Malaysia, Myanmar, dan Kamboja,” tambahnya.
Melalui forum ini, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para pejabat perlindungan dan konsuler (Protkons) terkait penanganan TPPO. Fokusnya mencakup aspek pencegahan, perlindungan korban, rehabilitasi, serta penegakan hukum, termasuk mekanisme identifikasi korban secara tepat.
Rokhmah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dan dukungan penuh dari perwakilan Indonesia di kawasan Asia Tenggara untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI).
“Dengan sinergi yang solid antara pusat dan perwakilan RI di luar negeri, kita dapat menekan jumlah korban, memastikan proses hukum berjalan adil, menjaga reputasi bangsa, dan yang terpenting, melindungi WNI dari bahaya perdagangan manusia,” ujarnya menutup acara.(*/Stephany)
