MEDIAAKU.COM – Banjir yang melanda beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara sejak akhir November 2025 menimbulkan kerusakan besar pada sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Untuk memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan tepat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turun langsung ke lapangan melakukan peninjauan serta pendataan awal di wilayah yang mengalami kerusakan paling parah.
Melansir dari laman KemenPKP, Senin (8/12/2025) Rombongan dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, didampingi oleh Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan, serta perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.
Sejumlah lokasi terdampak yang dikunjungi antara lain Kota Pandan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Di setiap titik, tim melakukan penilaian langsung terhadap kondisi fisik rumah warga dan infrastruktur permukiman yang rusak akibat banjir.
Hingga pembaruan data pada 7 Desember 2025, tercatat dampak kerusakan sebagai berikut:
-88.656 unit rumah kategori Rusak Ringan
-4.902 unit rumah Rusak Sedang
-4.900 unit rumah Rusak Berat
-711 unit rumah hilang atau hanyut terseret arus
Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah, menegaskan bahwa angka tersebut akan menjadi landasan penyusunan skema bantuan hunian bagi korban banjir sesuai kategori kerusakan. “Kementerian PKP menjamin penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat,” ujarnya.
Selain pendataan kerusakan, pemerintah pusat juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat proses verifikasi dan validasi data. Daerah dengan tingkat kerusakan tertinggi, terutama di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, akan menjadi fokus utama pada tahap penanganan awal.
Kementerian PKP turut menilai kelayakan kawasan untuk dihuni kembali. Bagi wilayah yang dianggap rawan secara geologi dan geografis, opsi relokasi ke tempat yang lebih aman akan disiapkan sesuai rencana tata ruang wilayah.
Proses monitoring dan pendampingan akan terus dilakukan hingga seluruh upaya pemulihan selesai, termasuk penyediaan hunian sementara dan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah. Pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat terdampak dapat kembali hidup di lingkungan yang aman, sehat, dan layak huni.(*/Stephany)
