Kepala Staf Kepresidenan RI Kunjungi Pelabuhan Sanur : Membahas Masa Depan Pengelolaan dan Isu-isu Sentral

Bali – mediaaku.com – Kepala Staf Kepresidenan RI, Jendral (Purn) Moeldoko, melakukan kunjungan ke Pelabuhan Laut Sanur di Kota Denpasar pada Jumat (22/9). Kunjungan ini diterima oleh Pj. Gubernur Bali, Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya, bersama dengan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memastikan operasional pelabuhan berjalan lancar dan mengatasi isu-isu sentral yang mungkin timbul.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kota Denpasar, melalui Dinas Perhubungan, berharap agar pengelolaan Pelabuhan Sanur dapat diserahkan kepada mereka setelah masa pemeliharaan berakhir. Kadis Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, menjelaskan bahwa ada tiga isu utama dalam pengelolaan Pelabuhan Sanur, yaitu kemacetan lalu lintas, parkir, dan ruang tunggu, serta pengelolaan pelabuhan yang masih berada di bawah Pemerintah Pusat. “Kami berharap setelah masa pemeliharaan selesai, pengelolaan Pelabuhan Sanur ini dapat diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar yang dalam hal ini sudah siap dgn Badan Usaha Pelabuhan dan ada juga disiapkan UPT Dinas Perhubungan sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran itu sendiri,” ujarnya 

I Ketut Sriawan menekankan bahwa sesuai dengan regulasi, pengelolaan Pelabuhan Sanur seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar. Dia juga menyebut bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah menyerahkan aset berupa tanah seluas 74 are untuk mendukung pembangunan pelabuhan ini.

Pihaknya berharap jika pengelolaan sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar, Dinas Perhubungan Kota Denpasar dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan dan UPT Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kepala Staf Kepresidenan, Jendral (Purn) Moeldoko, mengatakan bahwa pemerintah pusat berterima kasih kepada pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, dan KSOP atas pembangunan Pelabuhan Sanur. Pelabuhan ini merupakan salah satu dari 61 proyek strategis nasional (PSN) yang telah selesai. Moeldoko berharap masalah-masalah yang ada, seperti kemacetan lalu lintas dan masalah lingkungan, dapat diselesaikan melalui kolaborasi antara pusat dan daerah. “Persoalan yang tadi disampaikan, seperti masalah lingkungan, karena mejadi macet, perlu ada solusi, berikutnya bagaimana pengelolaan pelabuhan ini mesti pas, ada masukan Pj. Gubernur perlu kolaborasi pengelolaan pusat dan daerah, sehingga daerah dapat juga,” ujarnya.