Keterangan 4 Menteri di MK (Foto: Kolase tangkapan layar mediaaku.com)
MEDIAAKU.COM – Saat memberikan keterangan di persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat pagi (5/4/2024), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa jumlah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2023 adalah sebesar Rp 496,8 triliun telah disetujui DPR RI.
Sedangkan untuk program bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk masyarakat pada Januari-Juni 2024 adalah program perpanjangan dari tahun 2023.
Disisi lain Muhadjir menegaskan pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah seringkali dikait-kaitkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pada keterangan yang lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menjelaskan penyaluran bansos pada akhir 2023 bulan hanya dilakukan Indonesia, tetapi juga dilakukan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, India, Singapura dan Malaysia.
Airlangga juga menyebut bahwa penerima bansos di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
Sementara kepada Mensos Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan, Hakim MK menanyakan soal pengusulan anggaran bansos El Nino.
Menurut Risma, pihaknya tidak mengusulkan, biasanya ditentukan rapat bersama dengan kementeriannl terkait. Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan anggaran bansos ditentukan melalui rapat terbatas.
Sidang sengketa pilpres 2024 untuk mendengarkan Keterangan dari 4 menteri ini diskors pada pukul 11.00.WIB pada Jumat, oleh Hakim Ketua MK Suhartoyo, dan menyatakan akan melanjutkan pada pukul 13.00 WIB. (*)
