MEDIAAKU.COM – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai kondisi fiskal, moneter, serta sektor keuangan Indonesia sepanjang 2025 berada dalam situasi yang relatif stabil, meskipun ketidakpastian ekonomi global masih meningkat.
Penilaian tersebut disampaikan dalam rapat berkala KSSK pertama tahun 2026 yang digelar belum lama ini, dengan menekankan kuatnya koordinasi kebijakan antarotoritas sebagai faktor utama penopang stabilitas.
Melansir laman Kemenkeu, Rabu (28/1/2026) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa memasuki awal 2026, dinamika pasar keuangan global sempat mengalami tekanan yang cukup tinggi. Hal ini dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik serta konflik perdagangan internasional yang kembali mengemuka.
Menurut Menkeu, KSSK akan terus memantau perkembangan ekonomi dan sistem keuangan secara menyeluruh serta berorientasi ke depan. Upaya mitigasi risiko juga akan dilakukan secara terpadu, baik antaranggota KSSK maupun bersama kementerian dan lembaga terkait, guna merespons ketidakpastian global yang masih berlanjut.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi dunia pada penghujung 2025 masih diwarnai berbagai tantangan, termasuk ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta kebijakan pelonggaran moneter yang lebih agresif dari bank sentral AS. Pada triwulan IV/2025, The Federal Reserve menurunkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin ke kisaran 3,50–3,75 persen seiring perlambatan ekonomi dan melemahnya pasar tenaga kerja di Negeri Paman Sam.
Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) justru merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Januari 2026, IMF memperkirakan ekonomi dunia tumbuh 3,3 persen pada 2025 dan 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Di tengah situasi global tersebut, kinerja ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 diperkirakan meningkat, didorong oleh penguatan permintaan domestik, membaiknya kepercayaan pelaku usaha, serta dukungan stimulus dari sisi fiskal dan moneter.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 diproyeksikan berada di kisaran 5,2 persen. Sementara pada 2026, laju pertumbuhan diperkirakan naik menjadi sekitar 5,4 persen, seiring meningkatnya konsumsi dalam negeri dan sinergi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
APBN juga terus memainkan peran penting sebagai penyangga perekonomian nasional di tengah tekanan global dan normalisasi harga komoditas. Hingga akhir 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.491,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu APBN, yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target, dengan defisit APBN sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap PDB.
Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan APBN dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus menopang pertumbuhan. Sinergi kebijakan dengan BI, OJK, dan LPS pun terus diperkuat untuk memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.(*/Stephany)
