MEDIAAKU.COM – Presiden Prabowo Subianto telah melantik Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Melansir dari MetroTV News, Kamis (18/9/2025) Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara ini merupakan bagian dari reshuffle kabinet ketiga.
Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga resmi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, sementara Muhammad Qodari ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Pengangkatan Djamari langsung menyita perhatian publik. Pasalnya, ia memiliki riwayat panjang di dunia militer dan pernah terlibat dalam berbagai peristiwa penting, termasuk di masa awal reformasi. Sosoknya juga dikenal sebagai salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang pada 1998 mengambil keputusan memberhentikan Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran.
Kini, di bawah pemerintahan Prabowo, Djamari kembali dipercaya menempati kursi strategis yang mengawal stabilitas politik, hukum, dan keamanan negara.
Djamari lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1971 dan meniti karier di korps infanteri, terutama di lingkungan Kostrad.
Jejak militernya mencakup jabatan Pangdam III/Siliwangi (1997–1998), Pangkostrad (1998–1999), Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (1999–2000), hingga dipercaya menjadi Kepala Staf Umum TNI pada 2000–2004 sebelum pensiun.
Berbagai jabatan penting yang pernah diembannya membuat Djamari dikenal sebagai figur militer berpengalaman. Masa pengabdiannya juga bertepatan dengan transisi besar di tubuh TNI saat era reformasi, di mana militer mulai menegaskan posisi netralnya dalam politik.
Selain di dunia kemiliteran, Djamari pernah menjadi anggota MPR RI melalui Fraksi ABRI dan utusan daerah Jawa Barat. Selepas purnatugas, ia juga aktif di sektor bisnis, salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang.
Namun perjalanan kariernya tidak lepas dari kontroversi. Pada 2020, ia menuai kritik akibat rombongan motor gede (moge) di Bukittinggi yang sempat menimbulkan kegaduhan publik. Peristiwa itu memunculkan kesan adanya sikap elitis, meski Djamari menegaskan tidak ada niatan melanggar aturan.
Kini, dengan posisinya sebagai Menko Polhukam, publik menanti bagaimana langkah Djamari mengelola keamanan dan dinamika politik nasional, terutama di tengah tantangan besar yang dihadapi Indonesia.(*/Stephany)
