MEDIAAKU.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk berperan aktif dalam menyukseskan program nasional Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah.
Melansir dari laman Kemendagri, Minggu (9/11/2025) Menurutnya, program ini merupakan wujud nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Kota Salatiga, Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Tito menjelaskan bahwa program Tiga Juta Rumah sejalan dengan visi ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
“Program ini hadir sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar mereka juga dapat memiliki hunian yang layak,” ujar Tito.
Selain program Tiga Juta Rumah, Mendagri juga menyinggung sejumlah kebijakan lain yang mendukung kesejahteraan rakyat seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Desa Nelayan, serta Koperasi Desa Merah Putih. Seluruh program tersebut, katanya, memiliki semangat yang sama: membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tito menilai bahwa keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk mempercepat realisasi program ini. Ia optimistis, keberhasilan pembangunan tiga juta rumah akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.
“Ketika rumah dibangun, maka seluruh industri pendukung seperti semen, baja, bata, kayu, hingga aluminium akan ikut bergerak. Efek berganda ini akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, permintaan pembiayaan rumah juga akan menggerakkan sektor perbankan dan real estat di berbagai daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Tito mengajak perguruan tinggi untuk tidak hanya membantu menyosialisasikan program ini, tetapi juga berperan dalam melakukan kajian akademik yang bisa memperkuat efektivitas kebijakan. Ia menilai, pandangan kritis dari dunia kampus sangat penting dalam memastikan program pemerintah berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Kami berharap kalangan akademisi dapat memberikan masukan konstruktif, apa yang perlu diperbaiki, serta apa yang sudah baik agar terus dilanjutkan,” tuturnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan, Rektor UKSW Intiyas Utami, serta jajaran Forkopimda Kota Salatiga.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.(*/Stephany)
