MEDIAAKU.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Penegasan tersebut belum lama ini disampaikan saat ia membuka Workshop Lanjutan Percepatan Penanganan Bencana Sumatra di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Melansir laman KemenkoPMK, Rabu (17/12/2025) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan yang jelas agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Selain upaya penyelamatan, pemerintah juga diminta segera menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara optimal. Menurutnya, berbagai kendala di lapangan tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat penanganan, melainkan harus segera dicari solusi terbaiknya.
Ia menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana. Pemerintah harus memastikan pembangunan kembali dilakukan dengan konsep Build Back Better, yakni menciptakan wilayah yang lebih aman, tangguh, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depan.
Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, perhatian tidak hanya tertuju pada pembangunan rumah, jalan, dan jembatan yang rusak, tetapi juga pada penguatan ketahanan wilayah serta peningkatan kualitas hidup warga terdampak. Oleh karena itu, Menko PMK mendorong percepatan penyediaan lahan, pembangunan hunian sementara dan permanen, hingga pembukaan jalur alternatif agar daerah tidak terisolasi terlalu lama.
Penguatan infrastruktur pendukung kebencanaan juga menjadi bagian penting, seperti optimalisasi bandara atau fasilitas umum yang dapat difungsikan sebagai titik distribusi logistik maupun lokasi pendaratan helikopter saat kondisi darurat.
Dari sisi tata kelola, Pratikno menegaskan bahwa regulasi memegang peranan penting dalam mempercepat penanganan bencana, mengingat seluruh proses ditangani oleh pemerintah dengan dukungan anggaran APBN. Ia menilai birokrasi perlu disederhanakan dan dibuat lebih adaptif, tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Ia menjelaskan perlunya mekanisme khusus atau channel kebencanaan yang mencakup pengambilan keputusan, prosedur birokrasi, serta pengelolaan anggaran agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan pemulihan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.
Menko PMK juga meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk secara terbuka menyampaikan hambatan yang dihadapi di lapangan, baik terkait regulasi maupun koordinasi, agar dapat segera ditangani oleh pemerintah pusat.
Workshop tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian isu strategis dalam tahapan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Kegiatan ini difokuskan pada tiga kluster utama, yakni hukum dan tata kelola, interoperabilitas serta integrasi data, dan komunikasi krisis yang menitikberatkan pada penyelamatan jiwa.
Pratikno berharap hasil workshop dapat dirumuskan menjadi rencana aksi konkret yang segera dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta dibahas lebih lanjut dalam Rapat Tingkat Menteri sebagai langkah percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra.
Workshop ini diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, serta BMKG.(*/Stephany)
