MEDIAAKU.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendesak masyarakat. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi BAZNAS 2025 yang berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta
Melansir dari laman KemenkoPMK, Kamis (28/8/2025) Pratikno menjelaskan, Kemenko PMK memiliki mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, pembangunan karakter bangsa, hingga penanganan bencana.
Menurutnya, potensi zakat yang dikelola BAZNAS dapat menjadi kekuatan tambahan bagi pemerintah dalam menjalankan misi tersebut. Ia menyoroti sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK, seperti layanan pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan TBC, percepatan penurunan angka stunting, pembangunan rumah sakit, renovasi sekolah, program Sekolah Unggul Garuda, serta digitalisasi pembelajaran.
“BAZNAS bisa berperan sebagai pelengkap, terutama di situasi yang membutuhkan respon cepat, misalnya saat terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya,” ujar Pratikno.
Dalam konteks kebencanaan, ia menekankan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, melainkan juga menghambat aktivitas ekonomi, melemahkan UMKM, hingga melumpuhkan jalur distribusi dan transportasi.
Ia mengapresiasi kiprah BAZNAS yang telah berkontribusi, baik di dalam negeri maupun di ranah internasional, seperti membantu korban di Myanmar dan Palestina. Lebih lanjut, Pratikno menyebut ada tiga sektor utama yang bisa diperkuat melalui kerja sama dengan BAZNAS, yakni kesehatan, pendidikan, dan kebencanaan.
“Untuk program yang sifatnya darurat, pemerintah memerlukan mitra yang mampu bergerak lincah, dan BAZNAS punya kapasitas itu,” tegasnya.
Sebagai penutup, Menko PMK mendorong terbentuknya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan BAZNAS dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.
“Kita bisa membentuk semacam koalisi urusan PMK, sehingga setiap program yang bisa dikerjakan bersama dapat dijalankan secara kolaboratif,” ungkapnya.(*/Stephany)
