MEDIAAKU.COM – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk semakin meneguhkan komitmen antikorupsi sebagai landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya.
Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat belum lama ini.
Melansir dari laman Kemenpar, Minggu (14/12/2025) Dalam kesempatan itu, Widiyanti menegaskan bahwa tema Hakordia tahun ini, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, bukan sekadar slogan, melainkan pengingat akan tanggung jawab moral bersama untuk memperkuat pencegahan dan keteladanan di lingkungan birokrasi.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari individu dengan menjunjung integritas serta didukung sistem yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini dinilai menjadi kunci untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.
Widiyanti juga meminta ASN Kemenpar terus meningkatkan langkah mitigasi risiko korupsi, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengawasan. Selain itu, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta percepatan reformasi birokrasi dengan budaya kerja terbuka dan akuntabel menjadi perhatian utama.
Tak hanya internal, sinergi dengan lembaga eksternal seperti KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Polri juga dinilai penting untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Ia menekankan perlunya edukasi antikorupsi berkelanjutan agar nilai integritas benar-benar terinternalisasi dalam aktivitas kerja sehari-hari.
Widiyanti mengingatkan seluruh ASN agar menjadikan integritas sebagai budaya kerja, menolak segala bentuk gratifikasi, mengedepankan transparansi, serta berani melaporkan indikasi pelanggaran yang ditemukan.
Peringatan Hakordia di Kemenpar juga diisi dengan diskusi bersama Kepala Satuan Tugas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dotty Rahmatiasih, serta Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bonaprapta. Dalam paparannya, Dotty menyampaikan bahwa KPK terus mengembangkan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi di berbagai jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal.
Ia turut menyoroti pentingnya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pada sektor perizinan destinasi wisata. Menurutnya, penutupan celah penyimpangan harus menjadi prioritas, dan jika pencegahan tidak berjalan efektif, penegakan hukum akan dilakukan disertai perbaikan sistem pada institusi terkait. (*/Stephany)
