MEDIAAKU.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Nico Afinta, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi reformasi regulasi secara komprehensif. Upaya ini diyakini akan menghasilkan kebijakan hukum yang lebih adil, efisien, dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melansir dari laman Kemenkum, Sabtu (6/12/2025) Dalam pertemuan bersama sejumlah mitra internasional di Hotel Westin Jakarta, Nico menjelaskan bahwa transformasi regulasi bukan sekadar mengurangi proses birokrasi yang rumit, tetapi memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup publik.
Ia menyebut bahwa reformasi regulasi di Indonesia difokuskan pada empat sektor utama, yaitu penyederhanaan dan harmonisasi aturan, penguatan kelembagaan, penerapan digitalisasi, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan.
Salah satu wujud nyata dari agenda reformasi tersebut adalah pengesahan KUHP Nasional yang akan diberlakukan mulai 2 Januari 2026.
Nico menjelaskan bahwa penyusunan KUHP baru dilakukan berdasarkan perkembangan ilmu hukum pidana terkini, perubahan nilai sosial, serta norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai simbol kedaulatan negara dalam membangun sistem hukum sendiri.
Menurutnya, hadirnya KUHP Nasional menjadi landasan penting pembaruan hukum pidana Indonesia serta bentuk komitmen untuk mengakhiri ketergantungan pada KUHP warisan kolonial. Pembaruan ini juga mengusung prinsip demokratisasi hukum, konsolidasi aturan, serta harmonisasi dengan perkembangan hukum global dan kebutuhan masyarakat.
Selain pembaruan regulasi, Nico menyampaikan bahwa kerja sama pemerintah dengan mitra internasional turut menyentuh sektor digitalisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Digitalisasi dinilai akan menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus membangun infrastruktur digital dan ekosistem inovasi sekaligus memperkuat kompetensi SDM baik dari sisi hard skills maupun soft skills.
”Kemampuan komunikasi, kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan selain keterampilan teknis,” ujar Nico.
Ia berharap kolaborasi dengan para mitra global terus berlanjut dan memberikan dampak yang relevan serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Nico menutup dengan menegaskan komitmen pemerintah terhadap transparansi, efektivitas program, serta manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.(*/Stephany)
