MEDIAAKU.COM – Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam mempercepat pemulihan pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.
Melansir laman KemenkoPMK, Rabu (14/1/2026) Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi tersebut. Satgas dibentuk untuk memastikan proses pemulihan berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.
Fokus utama Satgas meliputi pemulihan layanan dasar masyarakat, penguatan kembali aktivitas sosial dan ekonomi, serta upaya pengurangan risiko bencana secara sistematis. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa strategi pemulihan tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan ketangguhan wilayah dan masyarakat terdampak.
Menurut Pratikno, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus mampu menciptakan kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelum bencana terjadi, baik dari sisi keamanan, kekuatan sosial, maupun keberlanjutan pembangunan.
Satgas ini memiliki struktur yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang bekerja secara terpadu lintas kementerian dan lembaga, serta didukung oleh TNI dan Polri. Tim Pengarah bertanggung jawab menyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, melakukan pemantauan serta evaluasi, menyampaikan laporan kepada Presiden, dan mengoordinasikan penanganan isu strategis.
Sementara itu, Tim Pelaksana mencakup sepuluh bidang kerja utama, antara lain perencanaan induk, penyediaan lahan, pengelolaan data, komunikasi publik, sektor ekonomi, ketahanan pangan, hingga tata kelola pemerintahan.
Sebagai Ketua Tim Pengarah, Menko PMK juga menyampaikan rencana pembentukan Sekretariat Tim Pengarah yang akan diisi oleh pejabat eselon I dari berbagai kementerian dan lembaga terkait guna memperkuat koordinasi.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya percepatan program pemulihan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Ia mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk segera menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang menyeluruh agar warga terdampak dapat segera bangkit dan kembali produktif.
Pemerintah daerah menjadi mitra strategis Satgas dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan di lapangan. Setiap intervensi akan mengacu pada data terpadu lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna menjamin ketepatan sasaran serta efektivitas penggunaan anggaran.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, termasuk para menteri koordinator, perwakilan Kementerian Keuangan, TNI, dan Polri. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan kuatnya sinergi nasional dalam upaya pemulihan wilayah terdampak bencana.
Sebagai langkah lanjutan, Rapat Pleno Perdana Satgas yang melibatkan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dijadwalkan berlangsung pada Kamis besok (15/1/2026). Rapat tersebut akan memuat arahan strategis guna mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.(*/Stephany)
