MEDIAAKU.COM – Kerja sama yang solid antar instansi pemerintahan menjadi kunci penting dalam memberantas praktik premanisme yang masih marak terjadi. Pemerintah menempatkan isu ini sebagai salah satu agenda utama demi menjaga stabilitas nasional dan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
Melansir dari laman KemenkoPolkam, Selasa (13/5/2025) Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, ketika melakukan kunjungan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur.
“Masih banyak preman yang menyusup ke dalam organisasi masyarakat untuk mencari keuntungan pribadi. Ini adalah persoalan serius yang memerlukan penanganan khusus,” ujar Marsda Eko.
Ia menekankan pentingnya membuka jalur pembinaan bagi para pelaku premanisme yang ingin berubah ke arah positif.
“Sesuai arahan Menko Polkam, pemerintah harus hadir memberi bimbingan dan mendorong pemberdayaan secara konstruktif,” lanjutnya.
Dalam kunjungan tersebut, Marsda Eko juga mengapresiasi langkah Bakesbangpol Jatim yang telah memetakan ormas-ormas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban daerah.
Sementara itu, dari hasil pemantauan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, terungkap bahwa meskipun aparat kepolisian aktif menindaklanjuti laporan masyarakat, proses hukum sering terhambat.
“Tantangan utamanya adalah minimnya bukti, sulitnya mencari saksi yang bersedia bicara, dan pola aksi preman yang sering berubah serta intimidatif,” jelasnya.
Ia pun menyarankan agar peran intelijen lapangan diperkuat dan skema perlindungan saksi dioptimalkan untuk memperkuat proses pembuktian di pengadilan.
Menutup rangkaian kunjungannya, Deputi Kominfo kembali menyoroti bahaya premanisme sebagai ancaman serius terhadap ketertiban sosial dan kelangsungan ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Kemenko Polhukam akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan penanganan premanisme di berbagai wilayah. (*/stephany)
