MEDIAAKU.COM – Kinerja penerimaan negara sepanjang 2025 menunjukkan perbaikan yang cukup berarti pada semester II setelah sempat tertekan di enam bulan pertama.
Melansir laman Kemenkeu, Kamis (5/2/2026) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pelemahan penerimaan pajak pada awal tahun dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas serta meningkatnya restitusi pajak.
Turunnya harga komoditas berdampak langsung pada menurunnya keuntungan pelaku usaha, yang kemudian menggerus basis pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor hulu hingga hilir. Di sisi lain, peningkatan restitusi pajak merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola PPN yang sehat guna memastikan kelangsungan arus kas dan kegiatan usaha wajib pajak.
Memasuki semester II, penerimaan pajak mulai membaik seiring dengan pulihnya ekonomi domestik. Pemerintah juga memperkuat langkah-langkah administrasi melalui peningkatan edukasi perpajakan, pengawasan dan pemeriksaan yang lebih terarah, serta penegakan hukum lintas instansi untuk mendorong kepatuhan dan menutup celah pelanggaran. Berkat kombinasi kebijakan tersebut, total penerimaan pajak sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp1.917,6 triliun.
Sepanjang tahun, nilai restitusi pajak meningkat signifikan, terutama dari PPh Badan dan PPN Dalam Negeri. Secara akumulatif, restitusi mencapai Rp361 triliun atau tumbuh 35,9 persen. Kontribusi restitusi terbesar berasal dari sektor perdagangan besar tertentu, seperti bahan bakar, industri kelapa sawit, serta pertambangan batu bara.
Dari sisi sektoral, penerimaan pajak tetap menunjukkan pertumbuhan positif, khususnya pada sektor perbankan, ketenagalistrikan, pertambangan bijih logam, dan industri kelapa sawit. Penguatan penerimaan ini terutama terjadi pada triwulan IV, sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dan percepatan belanja pemerintah. Kondisi tersebut mencerminkan menguatnya aktivitas ekonomi di penghujung tahun serta respons positif dunia usaha terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Selain pajak, kinerja kepabeanan dan cukai pada 2025 juga tercatat stabil dengan pertumbuhan tipis sebesar 0,02 persen secara tahunan, mencapai Rp300,3 triliun. Penerimaan ini ditopang oleh terjaganya aktivitas perdagangan internasional, penguatan pengawasan, serta perbaikan sistem administrasi dan layanan.
Pemerintah menegaskan akan terus memperketat pengawasan arus barang, meningkatkan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan intelijen.
Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, dan menjaga keberlangsungan industri dalam negeri.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sepanjang 2025 juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Realisasi PNBP tercatat mencapai Rp534,1 triliun dan melampaui target.
Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kinerja dan layanan kementerian serta lembaga, memperkuat penegakan hukum, serta memperbaiki tata kelola PNBP. Di tengah tekanan harga komoditas, PNBP tetap menjadi penopang penting bagi pendapatan negara.(*/Stephany)
