MEDIAAKU.COM – Di tengah perubahan lanskap geopolitik global dan melonjaknya permintaan dunia terhadap mineral kritis, Indonesia kembali menegaskan peran strategisnya di kancah internasional. Pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington, DC belum lama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan kedua negara melalui kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Melansir laman KemenESDM, Selasa (24/2/2026) Bagi Indonesia, kesepakatan ini tidak semata-mata soal perdagangan, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan pengelolaan mineral kritis dilakukan secara bernilai tambah. Pemerintah menegaskan bahwa potensi investasi yang lahir dari kerja sama tersebut harus mendukung program hilirisasi, sehingga sumber daya alam tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah dan manfaat ekonominya dapat dinikmati di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip ekonomi bebas aktif. Artinya, peluang investasi terbuka bagi semua negara, termasuk Amerika Serikat, dengan tetap mengikuti regulasi nasional yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah siap memfasilitasi investor asal AS dalam pengembangan mineral kritis, baik dari sisi perizinan maupun dukungan eksekusi proyek. Namun demikian, seluruh proses tetap harus mematuhi aturan di Indonesia. Bahlil juga menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah tidak berubah. Pemerintah tetap konsisten mendorong hilirisasi sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional.
Menurutnya, apabila investor membangun fasilitas pemurnian atau smelter di Indonesia, misalnya untuk nikel pemerintah akan memberikan dukungan penuh sebagaimana yang diberikan kepada negara lain. Produk yang telah melalui proses pemurnian itulah yang nantinya dapat diekspor. Dengan demikian, tidak ada kebijakan membuka kembali ekspor bahan mentah.
Sebagai contoh, Bahlil menyinggung investasi besar yang telah direalisasikan oleh Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter tembaga senilai hampir USD4 miliar, yang disebut sebagai salah satu fasilitas terbesar di dunia. Skema serupa dinilai dapat diterapkan untuk pengembangan komoditas mineral kritis lain seperti nikel, logam tanah jarang, maupun emas.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menawarkan dua pola investasi bagi perusahaan AS. Pertama, melalui penawaran langsung untuk kegiatan eksplorasi. Kedua, lewat skema kemitraan atau joint venture dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah proyek hilirisasi berjalan dan fasilitas pemurnian berdiri, perusahaan memiliki hak untuk mengekspor produk olahannya ke pasar Amerika.
Meski kerja sama dengan AS diperkuat, pemerintah memastikan kebijakan ini tidak bersifat eksklusif. Indonesia tetap membuka peluang kolaborasi dengan negara lain dalam pengembangan mineral kritis. Prinsip yang dijalankan adalah perlakuan setara (equity treatment), terbuka, dan saling menguntungkan bagi seluruh mitra strategis global.(*/Stephany)
