MEDIAAKU.COM – Dalam kunjungannya ke Brasil, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang berlangsung di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, belum lama ini.
Melansir dari laman Ekon.go, Selasa (8/7/2025) Pertemuan ini mengangkat tema Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance. Menko Airlangga menuturkan, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS memberi dampak strategis besar.
Sebelum perluasan anggota, BRICS mewakili 34% PDB global atau sekitar USD28 triliun. Kini, dengan masuknya anggota baru termasuk Indonesia, kontribusinya meningkat menjadi 40% dari PDB dunia dan mencakup sekitar 56% populasi global.
“Dari sisi daya beli, BRICS bahkan telah melampaui G7. Hal ini memperkuat peran BRICS sebagai wakil negara-negara Global South di kancah internasional,” kata Airlangga.
Presiden Prabowo,dalam pernyataannya, menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia melalui pendekatan multilateral serta penolakan terhadap konflik dan standar ganda dalam sistem global. Ia juga mendorong reformasi tata kelola internasional, termasuk peningkatan keterwakilan negara-negara berkembang di lembaga seperti PBB.
Presiden juga berharap BRICS dapat menjadi kekuatan penggerak multilateralisme yang lebih adil dan menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap Palestina. Ia juga mengusulkan semangat Bandung Spirit agar dihidupkan kembali dalam forum BRICS.
Airlangga menambahkan, Presiden menekankan pentingnya kerja sama ekonomi antarnegara Global South, serta optimalisasi peran New Development Bank (NDB). NDB saat ini tengah menangani 120 proyek senilai USD39 miliar yang mencakup energi bersih, infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan.
Indonesia juga telah menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam NDB guna mendukung pembiayaan pembangunan hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
KTT BRICS menghasilkan Leaders’ Declaration yang memuat komitmen memperkuat multilateralisme, reformasi tata kelola global, kerja sama ekonomi, perdamaian dunia, perubahan iklim, serta pengembangan pembangunan inklusif dan berkeadilan. (*/Stephany)
