Jakarta – mediaaku.com – Presiden Joko Widodo di hadapan pejabat kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, mengatakan bahwa uang rakyat dalam APBN/APBD tidak untuk membiayai birokrasi, tetapi untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi karena yang saya temukan justru habis banyak untuk birokrasi,” kata Presiden saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Jokowi mengatakan, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas belanja. Menurut presiden, banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD karena lebih banyak untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor.
Jokowi mencontohkan dalam sebuah APBD, terdapat pagu belanja perjalanan dinas mencapai Rp1 miliar untuk program penyuluhan tenaga pertanian yang memiliki total anggaran Rp1,5 miliar. Berarti lebih dari 50 persen total anggaran penyuluhan tenaga pertanian di daerah habis hanya untuk perjalanan dinas.
Contoh yang lain, program pengembangan UMKM di suatu daerah memiliki anggaran Rp2,5 miliar. Namun, sebanyak Rp1,9 miliar dari total anggaran itu juga habis untuk honor dan perjalanan dinas.
Jokowi mengatakan semestinya biaya operasional atau overhead cost tidak lebih dari 20—25 persen dari total anggaran. Karena itu, Jokowi meminta sasaran dan hasil dari program di APBN dan APBD harus menjadi fokus penggunaan anggaran.
