MEDIAAKU.COM – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa penerimaan peserta didik dalam program Sekolah Rakyat tidak mensyaratkan tes akademik. Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi Ketua DPRD Brebes Mohkhammad Taufiq dan Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat.
Melansir laman Kemensos, Sabtu (21/2/2026) Ia menjelaskan bahwa penentuan calon siswa didasarkan pada kondisi ekonomi, bukan prestasi akademik. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam data sosial nasional akan menjadi prioritas.
Kebijakan tersebut disebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program pendidikan benar-benar menyasar masyarakat prasejahtera sekaligus terbebas dari praktik titipan atau nepotisme. Setiap usulan nama tetap diverifikasi melalui pengecekan lapangan sebelum ditetapkan.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD hingga SMA dengan fasilitas lengkap, seperti ruang belajar, perpustakaan, sarana olahraga, konsumsi bergizi tiga kali sehari, perlengkapan seragam, hingga perangkat laptop untuk menunjang pembelajaran. Jika sekolah dibangun di suatu daerah, misalnya Brebes, maka siswa serta tenaga pendidik akan diutamakan berasal dari wilayah tersebut agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat lokal.
Selain pendidikan formal dan pembinaan karakter, program ini juga menyediakan pendampingan lanjutan setelah kelulusan. Pemerintah telah menggandeng sejumlah lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja, dan BP2MI, guna membuka jalur bagi lulusan untuk melanjutkan studi atau langsung bekerja sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Iqbal Tanjung menyampaikan dukungan DPRD Brebes terhadap rencana kehadiran Sekolah Rakyat di daerahnya. Ia berharap program tersebut mampu memberi kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kurang mampu yang memiliki potensi, sekaligus memastikan koordinasi berjalan lancar agar pelaksanaan tidak menemui kendala komunikasi.
Saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi dengan total hampir 16 ribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Program tersebut didukung lebih dari dua ribu guru serta ribuan tenaga kependidikan. Pemerintah juga tengah membangun sekolah permanen di 104 titik yang ditargetkan mulai berfungsi pada 2026.(*/Stephany)
