MEDIAAKU.COM – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) menegaskan komitmennya mempererat kerja sama antarinstansi dalam pengelolaan sektor budaya melalui rapat sinkronisasi kebijakan tahun 2026. Pertemuan yang dipimpin Deputi Warsito tersebut berlangsung secara hibrida di Media Center Kemenko PMK.
Melansir laman KemenkoPMK, Jumat (20/2/2026) Forum ini bertujuan menyelaraskan program kebudayaan lintas kementerian dan lembaga agar sejalan dengan rencana kerja pemerintah tahun mendatang, terutama agenda yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan.
Sejumlah pejabat hadir, di antaranya Pungkas Bahjuri Ali dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, Asdep Ahmad Saufi, perwakilan Sekretariat Negara Herman Suranto, serta pejabat teknis lain seperti Wawan Yogaswara, Puguh Wiyatno, Ardhien Nissa Widhawati, Yudi Wahyudi, Undri, dan Andi Rijal.
Dalam pengantarnya, Warsito menekankan bahwa kebudayaan adalah pilar penting pembangunan manusia karena berkaitan dengan karakter serta identitas bangsa. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar menjadikan pemajuan budaya sebagai prioritas strategis yang dijalankan secara terpadu, memiliki landasan hukum kuat, serta berkesinambungan.
Fokus program meliputi penguatan Indeks Pemajuan Kebudayaan, percepatan rencana aksi nasional, pengelolaan warisan budaya dunia bersama UNESCO, hingga perlindungan hak masyarakat adat dan penghayat kepercayaan.
Unit kerja kementerian memaparkan agenda unggulan 2026, antara lain pengembangan basis data kebudayaan, penyusunan regulasi strategis, penguatan kelembagaan budaya, serta optimalisasi museum dan taman budaya. Dari sisi perencanaan, Bappenas mendorong pelaksanaan program prioritas sejak awal tahun agar berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengingatkan pentingnya pengelolaan risiko, khususnya terkait efisiensi anggaran, ketepatan penyusunan aturan, dan perlindungan aset budaya. Pembaruan data juga ditekankan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik agar indikator kebijakan semakin akurat.
Menutup pertemuan, Warsito mengapresiasi langkah proaktif jajaran kementerian kebudayaan serta menegaskan prioritas lanjutan, mulai dari integrasi program lintas sektor, digitalisasi ekosistem budaya dengan dukungan SDM kompeten, hingga penguatan ekonomi berbasis budaya di tingkat global. Ia juga menilai pengembangan Rumah Budaya Indonesia melalui kolaborasi perguruan tinggi dan revitalisasi cagar budaya daerah dapat menjadi sarana diplomasi sekaligus penggerak kesejahteraan masyarakat.
Melalui koordinasi berkelanjutan ini, pemerintah berharap investasi negara di bidang kebudayaan mampu memberikan dampak nyata bagi ketahanan sosial budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor budaya nasional.(*/Stephany)
