MEDIAAKU.COM – Pemerintah terus menguatkan tata kelola keuangan negara dengan menerapkan langkah-langkah strategis berupa penajaman prioritas anggaran dan pengalihan belanja yang dinilai kurang efektif. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Melansir BPMI Setpres, Rabu (1/4/2026) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif dan berdampak nyata.
“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Seoul, Republik Korea.
Selain pengalihan anggaran, pemerintah juga mendorong percepatan realisasi belanja di kementerian dan lembaga agar penggunaan anggaran semakin optimal. Langkah ini disertai dengan upaya penajaman program sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
“Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” imbuh Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah turut memperkuat program makan bergizi gratis sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan segar selama lima hari dalam seminggu, dengan tetap memperhatikan kondisi khusus di berbagai wilayah.
“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi,” ungkapnya.
Melalui kebijakan efisiensi tersebut, pemerintah memperkirakan adanya potensi penghematan anggaran hingga Rp20 triliun. Penghematan ini diharapkan dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih strategis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” pungkas Airlangga.
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap adaptif dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.(*/Stephany)
