MEDIAAKU.COM – Pemerintah terus mengupayakan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pengembangan apartemen subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta Timur, belum lama ini.
Melansir laman KemenPKP, Selasa (23/6/2026) Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek penting, mulai dari tata kelola program, kepastian hukum, hingga mekanisme hibah lahan dari Lippo Group yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan apartemen subsidi. Selain itu, pembahasan juga mencakup sejumlah program perumahan yang sedang dan akan dijalankan agar memiliki dasar hukum yang kuat, transparan, serta akuntabel.
Sejumlah isu strategis turut menjadi fokus pembahasan, termasuk percepatan proses due diligence terkait legalitas lahan yang tengah dilakukan Danantara, penyelesaian proses hibah tanah, penunjukan BUMN yang akan menjalankan proyek, penetapan harga jual unit apartemen subsidi, hingga penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang diinisiasi Danantara guna mempercepat realisasi program.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa konsultasi dengan BPKP dilakukan untuk memastikan seluruh proses hibah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami datang ke sini untuk berdiskusi bagaimana tata kelola untuk hibah dari Lippo yaitu lahan di Meikarta untuk Negara sesuai dengan tata kelola yang benar,” ujarnya.
Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memperoleh berbagai masukan penting terkait pilihan mekanisme hibah yang tetap menjamin kepastian hukum, keamanan, dan manfaat bagi masyarakat.
“Kami juga sudah menerima masukan yang sangat berharga dari BPKP bersama Pak Rosan, Pak Dony, Pak James dan Kementerian Keuangan sehingga hari Senin kami ada acara penyerahterimaan hibah dari Lippo Group kepada Negara secara resmi,” tambahnya.
Dalam pembahasan tersebut, BPKP menawarkan dua opsi mekanisme penerimaan hibah. Opsi pertama yakni hibah dari pihak swasta kepada kementerian atau lembaga pemerintah yang kemudian diteruskan kepada BUMN sesuai ketentuan yang berlaku. Opsi kedua adalah hibah langsung dari pihak swasta kepada BUMN dengan mempertimbangkan regulasi yang mengaturnya.
Setelah menimbang berbagai aspek, mulai dari legalitas, kecepatan pelaksanaan, hingga keamanan tata kelola, disepakati bahwa lahan hibah dari Lippo Group akan diserahkan terlebih dahulu kepada negara melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Selanjutnya aset tersebut akan diteruskan kepada Danantara dan kemudian dikelola oleh BUMN yang ditunjuk untuk membangun serta mengoperasikan apartemen subsidi.
Skema hibah ini dirancang tanpa tujuan komersial dan sepenuhnya ditujukan untuk mendukung penyediaan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.
Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas masukan dan kerja sama yang baik dari Kementerian PKP, BPKP, BP BUMN, Pak James dan Kementerian Keuangan sehingga rencana hibah ini dapat berjalan dengan baik dan aman sesuai prosedur yang berlaku,” kata Rosan.
Menurutnya, program pembangunan apartemen subsidi di Meikarta memiliki nilai sosial yang besar karena dapat membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dengan harga yang terjangkau.
Serah terima hibah lahan dari Lippo Group kepada negara dilaksanakan di Gedung Danantara, Jakarta. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan perumahan sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan target pembangunan hunian nasional.(*/Stephany)
