MEDIAAKU.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menekankan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan sektor keuangan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri The 20th Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) International Conference di Bali.
Melansir laman Kemenkeu, Sabtu (1/8/2026) Dalam pemaparannya, Juda menjelaskan bahwa kebijakan moneter memiliki peran penting sebagai garda terdepan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar. Namun, langkah penyesuaian suku bunga yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi juga berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan.
Karena itu, kebijakan tersebut perlu didukung oleh kebijakan fiskal yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan makroprudensial yang memastikan likuiditas dan penyaluran kredit tetap berjalan optimal.Menurutnya, koordinasi lintas kebijakan menjadi kerangka kerja yang sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi ekonomi global saat ini.
Di bidang fiskal, pemerintah terus menjalankan berbagai langkah untuk menjaga kestabilan ekonomi, di antaranya mengendalikan harga energi dan pangan, melaksanakan program-program prioritas nasional, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah juga tetap memberikan subsidi energi guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran.Juda menegaskan bahwa kebijakan fiskal saat ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlanjutan fiskal agar kondisi keuangan negara tetap sehat.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui forum tersebut, berbagai lembaga dapat bersama-sama melakukan pemetaan risiko, menyusun respons kebijakan yang terintegrasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah tantangan ekonomi global.
Menurut Juda, koordinasi yang erat antarkebijakan telah memberikan hasil positif terhadap perekonomian Indonesia. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional mampu tumbuh 5,61 persen, inflasi tetap berada dalam target Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen, defisit fiskal semester I tercatat 0,76 persen terhadap PDB, cadangan devisa mencapai 145,6 miliar dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan kredit tetap kuat di level 12,67 persen.
Ia menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.(*/Stephany)
