MEDIAAKU.COM – Fenomena pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan, termasuk Mal Kota Kasablanka di Jakarta, belakangan menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Melansir CNN Indonesia, Minggu (2/7/2026) Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi mengatur arus keluar masuk pengunjung sekaligus meningkatkan aspek keamanan.
Menurut Alphonzus, keberadaan pagar bertujuan agar akses menuju dan keluar dari pusat perbelanjaan lebih tertib. Tanpa pembatas, pengunjung dapat keluar masuk dari berbagai sisi yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan mal.
Ia menegaskan bahwa pemasangan pagar bukanlah kebijakan baru. Sejumlah pusat perbelanjaan bahkan telah menerapkannya sejak awal pembangunan. Selain untuk mengatur akses, pagar juga berfungsi sebagai lapisan pengamanan tambahan, terutama bagi mal yang berada di kawasan pusat kota atau wilayah yang kerap menjadi lokasi aksi unjuk rasa.
Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Jakarta. Beberapa pusat perbelanjaan di Surabaya yang dikelola Pakuwon Group, seperti Pakuwon Mall, Tunjungan Plaza, Royal Plaza, dan Pakuwon City Mall, juga telah memasang pagar tinggi di area sekitar gedung.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pemasangan pagar kemungkinan dipicu oleh kekhawatiran terhadap kondisi keamanan. Meski demikian, ia berencana meminta pengelola pusat perbelanjaan untuk melepas pagar tersebut pada waktu yang tepat.
Pramono berpendapat bahwa rasa khawatir yang berlebihan justru dapat menciptakan suasana yang kurang baik. Ia juga memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya guna menjaga keamanan dan ketertiban di ibu kota.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya memastikan situasi keamanan di Jakarta hingga saat ini tetap aman dan kondusif. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, menyatakan bahwa kondisi kamtibmas masih terkendali dan tidak terdapat ancaman penjarahan sebagaimana yang sempat dikhawatirkan sebagian masyarakat.
Selain itu, kepolisian mengungkapkan belum menerima surat pemberitahuan terkait rencana aksi demonstrasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Meski demikian, Direktorat Reserse Siber terus melakukan pemantauan terhadap berbagai konten maupun ajakan aksi yang beredar di ruang digital sebagai langkah antisipasi.(*/Stephany)
