MEDIAAKU.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk mempercepat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP).
Program tersebut diharapkan dapat menjadi akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan cepat bagi masyarakat maupun pelaku usaha di sektor perumahan.Hal itu disampaikan Maruarar saat menghadiri Sosialisasi KPP dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat BNI di Graha Jalapuspita, Jakarta belum lama ini.
Melansir laman KemenPKP, Sabtu (12/9/2026) Berdasarkan data BNI, potensi pembiayaan KPP mencapai Rp225,5 miliar yang berasal dari 418 calon debitur. Dari sisi pelaku usaha sektor perumahan, terdapat 17 calon debitur dengan total plafon Rp73,8 miliar.
Jumlah tersebut terdiri dari enam developer sebesar Rp27 miliar, enam kontraktor Rp25 miliar, serta lima toko bangunan dengan plafon Rp21,7 miliar.Sementara itu, dari sisi permintaan, terdapat 401 calon debitur UMKM dengan total potensi pembiayaan mencapai Rp151,7 miliar.
Dalam kegiatan tersebut, Maruarar berdialog langsung dengan peserta untuk mengetahui berbagai kondisi di lapangan, mulai dari besaran pembiayaan, suku bunga, proses pengajuan, hingga memastikan tidak ada pungutan di luar aturan.
Ia menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program pembiayaan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan pungutan atau hambatan yang tidak sesuai ketentuan karena hal tersebut dapat menambah beban biaya bagi masyarakat.
Menurut Maruarar, KPP tidak hanya berperan dalam mendukung akses pembiayaan rumah, tetapi juga dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis dan meningkatkan skala usahanya. Ekosistem ini mencakup developer, kontraktor, toko bangunan, hingga UMKM yang menjalankan usaha dari rumah.
“Kita harus naik kelas. Kita harus bangga kalau orang miskin jadi menengah, menengah jadi atas. Tapi dengan cara yang benar, bukan korupsi,” ujar Maruarar.
Pada kesempatan yang sama, Maruarar turut mengenalkan layanan Sikumbang kepada masyarakat untuk membantu mencari informasi rumah subsidi berdasarkan lokasi. Peserta juga diperlihatkan secara langsung cara menggunakan layanan tersebut oleh Komisaris BP Tapera Heru.
Maruarar menilai kemudahan memperoleh informasi mengenai rumah subsidi perlu diikuti dengan akses pembiayaan yang mudah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan skema pembiayaan rumah subsidi sesuai ketentuan.
Selain itu, ia mengingatkan pelaku UMKM agar meningkatkan literasi keuangan. Pemahaman mengenai modal, omzet, dan kondisi keuangan usaha dinilai penting agar pembiayaan yang diperoleh dapat digunakan secara produktif dan mendukung keberlanjutan bisnis.
Maruarar berharap BNI dapat meningkatkan realisasi KPP hingga akhir tahun dan menjadi salah satu bank dengan penyerapan program terbaik. Menurutnya, kompetisi antarbank dalam menyalurkan pembiayaan perumahan dapat menjadi persaingan sehat untuk menghadirkan layanan yang semakin baik bagi masyarakat.
“Saya percaya BNI bisa ke depan lebih maju lagi dan lebih baik lagi. BNI juga membuat sejarah sebagai bank yang penyerapan KPP-nya paling tinggi, bukan paling rendah,” pungkasnya.(*/Stephany)
