MEDIAAKU.COM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Pegunungan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Kota Jayapura, belum lama ini . Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari jalan dan jembatan, sumber daya air, penataan kawasan, prasarana strategis, hingga pengawasan pembangunan.
Melansir laman KemenPU, Sabtu (17/10/2026) Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan, Denny Firmansyah, menyampaikan bahwa panjang jalan nasional di Papua Pegunungan mencapai 594,56 kilometer, dengan tingkat kemantapan sebesar 72,49 persen.
Pada ruas Jayapura–Wamena, masih terdapat 47,29 kilometer jalan tanah yang ditangani melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Trans-Papua. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada April 2027.
Selain jalan, pemerintah juga menghadapi kebutuhan penanganan 43 jembatan semi permanen di jalur tersebut. Sebanyak 15 jembatan masuk penanganan periode 2025–2027, sedangkan delapan lainnya direncanakan ditangani pada 2027–2028. Sementara itu, 20 jembatan permanen masih belum memiliki alokasi anggaran, dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp344,8 miliar.
Di sektor prasarana strategis, Kementerian PU memaparkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat pada 2027 di Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Tolikara.
Sejumlah persiapan masih diperlukan, termasuk penetapan batas kawasan hutan lindung untuk usulan lokasi di Distrik Hubikosi, Jayawijaya. Survei lokasi di Yahukimo juga akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kondisi lapangan. Adapun Kabupaten Nduga dan Mamberamo Tengah belum mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur sumber daya air pada 2026 mencakup pengendalian banjir Sungai Wouma senilai Rp8,47 miliar, yang progresnya telah mencapai 55 persen.
Melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) senilai Rp14 miliar, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 18 kilometer untuk mendukung pengairan lahan pertanian seluas 1.080 hektare.
Program lainnya meliputi pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sepanjang 1,2 kilometer di Jayawijaya dengan anggaran Rp12 miliar serta penanganan longsor akibat banjir di Distrik Asotipo dengan anggaran Rp4,33 miliar. Pada 2027, pembangunan pengendali banjir Sungai Uwe di Distrik Wouma direncanakan mendapat anggaran Rp12,5 miliar.
Untuk penataan kawasan pemerintahan, kebutuhan anggaran pembangunan gedung perkantoran Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Pegunungan diperkirakan sebesar Rp699,70 miliar. Sementara itu, penataan kawasannya membutuhkan sekitar Rp432,71 miliar, sehingga total anggaran yang diperlukan mencapai Rp1,13 triliun.
Plt. Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya, Kusworo Darpito, menjelaskan bahwa perencanaan tersebut turut memperhatikan aspek teknis, termasuk pengamanan tebing untuk mengurangi risiko longsor.
Dari sisi pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian PU melakukan reviu anggaran dan audit kinerja berbasis risiko. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, Robert Rouw, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan perlu dipercepat dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta tingginya biaya konstruksi.
Melalui koordinasi antara Kementerian PU, DPR RI, pemerintah daerah, dan instansi terkait, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.(*/Stephany)
