MEDIAAKU.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut wanita dan produk menstruasi lainnya. Menurutnya, produk tersebut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang seharusnya bisa diperoleh dengan harga terjangkau.
Melansir CNBC Indonesia, Kamis (12/11/2026) Puan menegaskan bahwa pembalut bukanlah barang sekunder ataupun produk yang dibeli berdasarkan pilihan gaya hidup. Sebaliknya, produk menstruasi merupakan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi secara rutin untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan.
“Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” ujar Puan dalam keterangan tertulis.
Isu pajak pembalut belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Masyarakat mempertanyakan alasan produk yang menjadi kebutuhan rutin perempuan tersebut masih dikenakan pajak, terlebih di tengah meningkatnya biaya hidup.
Puan menilai, kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, beban pembelian produk menstruasi dapat lebih terasa bagi perempuan berpenghasilan rendah dan keluarga dengan kondisi ekonomi rentan.
Menurutnya, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi berbagai kelompok perempuan, mulai dari pekerja informal, remaja putri, perempuan penyandang disabilitas, hingga keluarga yang memiliki beberapa anggota perempuan dengan kebutuhan produk menstruasi.
Selama ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengategorikan pembalut wanita sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dengan PPN efektif sebesar 11%. Angka tersebut berasal dari tarif PPN 12% dengan dasar pengenaan pajak menggunakan nilai lain sebesar 11/12.Pembalut juga belum masuk dalam daftar barang kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.
Puan berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan sejumlah negara yang telah membebaskan pajak atas produk menstruasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi persoalan period poverty, yaitu kondisi ketika perempuan mengalami kesulitan mendapatkan produk menstruasi karena keterbatasan ekonomi.
Ia menekankan bahwa akses terhadap pembalut dan produk menstruasi yang layak merupakan bagian penting dari perlindungan kesehatan reproduksi perempuan.
Puan pun berharap polemik ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar perempuan. Ia meminta hasil evaluasi nantinya disertai langkah konkret agar produk menstruasi dapat tersedia dengan harga yang lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.(*/Stephany)
