MEDIAAKU.COM – Untuk kesekian kalinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) yang dipimpin Pasangan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kali ini pemberian WTP dari BPK RI kepada Pemprov Sulut adalah untuk penilaian LKPJ Tahun Anggaran 2023. Pemberian WTP ini adalah yang ke sepuluh kali berturut-turut, yang diberikan BPK RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa 30 April 2024.
Adapun dokumen BPK yang berisi Opini WTP yang diserahkan langsung kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2023, dan Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulut Tahun 2023.
Gubernur Olly Dondokambey dihadapan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut menyampaikan syukur dan terimakasih.
“Terima kasih kepada jajaran Pemprov Sulawesi Utara dan mitra kerja terkait, dimana LKPJ tahun anggaran 2023 boleh dibuat secara baik, walaupun tidak dipungkiri masih ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya. Kami percaya kelemahan-kelemahan yang ada akan memacu kerja kedepan, untuk pengelolaan keuangan daerah makin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” ujar Gubernur Olly, dilansir dari nyiurnews.com.
Olly Dondokambey juga menyampaikan selamat datang kepada Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA, CFrA yang hadir langsung dalam penyerahan LHP Pemprov Sulut.
“Kami mengapresiasi Ketua BPK RI, dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, dan segenap jajaran yang dari tahun ke tahun secara optimal melakukan audit terhadap LKPJ Pemprov Sulut. Jajaran BPK tidak putus-putusnya memberikan masukan atau koreksi terhadap kelemahan atau kekurangan kami serta memberikan layout dan langkah-langkah perbaikan selama pemeriksaan,” ungkap Olly.
Gubernur Olly mengajak jajaran Pemprov Sulut mampu menjaga apa yang telah diraih bersama dan terus berpacu untuk melakukan pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dan terus berpacu melakukan pembenahan-pembenahan pengelolan keuangan daerah.
“Mari kita sekalian untuk terus membangun sinergitas sebagaimana telah terjalin dan bekerja bersama dalam setiap program dan kegiatan pembangunan daerah demi mewujudkan visi 2021-2026 menuju Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasific,” ungkapnya.
Turut hadir dalam Rapat Paripurna ini Pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Ketua BPK RI, Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulut, jajaran Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemprov Sulut serta undangan lainnya. (*)
