MEDIAAKU.COM – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin bertemu dengan Secretary for Labour and Welfare Hong Kong, Chris Sun Yuk-han, belum lama ini. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama ketenagakerjaan, peningkatan perlindungan PMI, serta perluasan peluang kerja di sektor formal.
Dalam pertemuan bilateral itu, Mukhtarudin menekankan pentingnya koordinasi kedua pemerintah mengingat Hong Kong menjadi salah satu tujuan utama pekerja migran Indonesia.
Melansir laman KemenP2MI, Selasa (3/11/2026) Salah satu agenda yang dibahas adalah peluang penempatan tenaga kerja terampil di sektor perawatan lansia, perhotelan, restoran, dan bidang jasa lainnya.
Mukhtarudin mengungkapkan bahwa penempatan PMI di Hong Kong selama 2023–2026 masih didominasi sektor domestik, yakni mencapai 99,92 persen atau sebanyak 332.674 layanan.
Untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah Indonesia menyambut baik program Pilot Scheme for Foreign Domestic Carers serta mendorong akses PMI ke fasilitas perawatan lansia melalui Special Scheme to Import Care Workers for Residential Care Homes.
Persiapan tenaga kerja juga akan diperkuat melalui program SMK Go Global dengan penyelarasan kurikulum, pelatihan, dan standar kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja Hong Kong.
Selain peluang kerja, Mukhtarudin menyoroti pentingnya kesejahteraan dan pemenuhan hak PMI. Ia mengapresiasi kenaikan upah minimum pekerja domestik asing menjadi HKD 5.220 per bulan, sekaligus mengingatkan pentingnya pemenuhan hak atas waktu istirahat, akomodasi, makanan, dan kesempatan beribadah.
Indonesia juga mendorong penguatan penanganan pengaduan pekerja, termasuk persoalan pungutan berlebihan, pelanggaran agensi penempatan, kekerasan, hingga eksploitasi. Koordinasi terkait izin kerja dan penyelesaian masalah keimigrasian turut menjadi perhatian.
Sementara itu, Chris Sun Yuk-han menyambut baik pertemuan tersebut dan mengakui kontribusi penting PMI dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Hong Kong. Pemerintah Hong Kong juga terbuka untuk melanjutkan komunikasi dan kerja sama terkait perlindungan serta peningkatan keterampilan pekerja migran.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperluas akses kerja formal bagi PMI, meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, serta menciptakan sistem penempatan yang lebih aman dan profesional.(*/Stephany)
