MEDIAAKU.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa dirinya menerima tiga tugas utama dari Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat penanganan kemiskinan di Indonesia.
Melansir laman Kemensos, Minggu (24/5/2026) Tiga fokus tersebut meliputi pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pembangunan Sekolah Rakyat, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri siniar bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wali Kota Fairid Naparin di Kantor Kalteng Pos, Palangka Raya.
Menurut Gus Ipul, akurasi data menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pemerintah tengah memperkuat konsolidasi DTSEN sebagai basis utama penyaluran bansos. Ia menegaskan, data yang tidak tepat dapat menyebabkan bantuan salah sasaran.
Konsolidasi DTSEN dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan satu sistem data nasional yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sebelumnya, setiap instansi memiliki data masing-masing sehingga sering memunculkan perbedaan penerima bantuan.
Dalam proses pemutakhiran data, pemerintah daerah memiliki peran penting mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan hingga provinsi. Seluruh pembaruan data dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang dioperasikan petugas desa dan kelurahan.
Gus Ipul menjelaskan, data dari daerah akan diverifikasi oleh BPS sebelum digunakan sebagai acuan resmi penyaluran bantuan sosial. Pembaruan hasil verifikasi dilakukan setiap tiga bulan, sementara usulan data dari daerah dapat masuk setiap hari.Masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos maupun layanan pengaduan yang disediakan pemerintah.
Selain pembenahan data, pemerintah juga mempercepat program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang putus sekolah atau berisiko tidak melanjutkan pendidikan.
Gus Ipul menyebut masih ada jutaan anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Karena itu, Presiden Prabowo ingin membuka kesempatan bagi anak-anak jalanan, pekerja anak, hingga mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi agar tetap memperoleh pendidikan berkualitas.
Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat tidak memberlakukan tes akademik dalam proses penerimaan siswa. Selama berasal dari keluarga prasejahtera, anak-anak tetap dapat diterima meskipun mengalami keterlambatan pendidikan.
Sekolah ini juga menerapkan sistem berasrama dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari makan, seragam, hingga biaya pendidikan. Meski diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu, fasilitas yang diberikan tetap dirancang berkualitas agar para siswa memiliki kesempatan memperbaiki masa depan mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Fairid Naparin turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial karena Kota Palangka Raya menjadi salah satu daerah yang mendapat kesempatan menyelenggarakan Sekolah Rakyat.(*/Stephany)
