MEDIAAKU.COM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengintensifkan langkah penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Provinsi Aceh. Upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penetapan status tanggap darurat oleh Pemerintah Aceh hingga 11 Desember 2025.
Melansir dari laman KemenPU, Selasa (2/12/2025) Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Kementerian PU menambah jumlah alat berat di lokasi terdampak untuk mempercepat pemulihan akses dan mobilitas masyarakat. Langkah ini juga merupakan respon terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penanganan bencana yang cepat dan terkoordinasi.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa tim teknis telah bergerak sejak laporan bencana diterima. “Kami memprioritaskan pemulihan konektivitas, pengamanan area terdampak, serta keselamatan warga,” ujarnya.
Hingga kini, total 31 unit alat berat telah dimobilisasi di lapangan melalui tiga wilayah kerja PJN. Di PJN I terdapat 2 unit loader, 4 excavator, 1 trado, dan 10 dump truck. PJN II mengerahkan 3 loader dan 1 backhoe loader, sedangkan PJN III terdiri atas 3 loader, 3 dump truck, 1 excavator, 1 grader, 1 crane, dan 1 mobil pick up.
Berdasarkan koordinasi terbaru dengan BPBD di sejumlah kabupaten, penambahan alat berat juga dilakukan di beberapa titik prioritas. Satu unit alat berat tambahan dikerahkan ke Aceh Tenggara untuk pembersihan material banjir, sementara dua unit alat berat BWS Sumatera I sudah ditempatkan di Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu, satu unit tambahan akan dikirim ke Aceh Barat sesuai permintaan Kepala Dinas PU setempat.
Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, menegaskan bahwa penanganan darurat dilakukan secepat mungkin untuk membuka kembali akses transportasi yang vital bagi logistik dan kebutuhan warga. Fokus utama tim di lapangan saat ini meliputi pembersihan material longsor, normalisasi drainase, perbaikan titik rawan, serta memastikan kelancaran arus lalu lintas.
Kementerian PU juga menyampaikan bahwa koordinasi akan terus ditingkatkan bersama Pemerintah Aceh, BPBD, BNPB, dan instansi terkait lainnya untuk menjamin penanganan darurat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.(*/Stephany)
