MEDIAAKU.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat pencapaian signifikan dengan menjadi penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L) pada triwulan pertama tahun 2025.
Melansir dari laman Kemkomdigi, Selasa (13/5/2025) Dari total PNBP K/L yang mencapai Rp29,7 triliun, Kemkomdigi menyumbang Rp3,25 triliun atau sekitar 10,9 persen, mengungguli kementerian besar lain seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Pencapaian ini disoroti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pelaksana Harian Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat belum lama ini.
“Dari total Rp29,7 triliun PNBP K/L, hampir 72 persen berasal dari 10 instansi. Ini menandakan betapa strategisnya peran kementerian dan lembaga dalam menopang penerimaan negara,” jelas Suahasil.
Hingga 31 Maret 2025, realisasi total PNBP nasional telah mencapai Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp513,6 triliun. Pendapatan ini berasal dari beberapa sumber utama, di antaranya:
1.PNBP migas dari sumber daya alam sebesar Rp24,9 triliun (20,6% dari target),
2.PNBP non-migas Rp25,7 triliun (26,5%),
3.PNBP dari dividen BUMN Rp10,88 triliun (12,1%),
4.PNBP kategori lain sebesar Rp37,2 triliun (29,1%),
5.PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) Rp17,1 triliun (21,9%).
Adapun 10 kementerian/lembaga penyumbang PNBP terbesar di kuartal pertama tahun ini adalah:
1.Kementerian Komunikasi dan Digital – Rp3,25 Triliun (10,9%)
2.Kementerian Perhubungan – Rp3,16 Triliun (10,6%)
3.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan – Rp2,22 Triliun (7,4%)
4.Kepolisian Negara Republik Indonesia – Rp2,12 Triliun (7,1%)
5.Kejaksaan – Rp0,81 Triliun (2,7%)
6.Kementerian ATR/BPN – Rp0,80 Triliun (2,7%)
7.Kementerian Agama – Rp0,56 Triliun (1,9%)
8.Kementerian Hukum – Rp0,53 Triliun (1,8%)
9.Kementerian Ketenagakerjaan – Rp0,48 Triliun (1,6%)
10.Kementerian Pertahanan – Rp0,47 Triliun (1,6%)
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan dan perizinan digital yang dikelola Kemkomdigi. (*/stephany)
