Jakarta – mediaaku.com – Sembilan partai politik sudah lebih dulu mendaftarkan sebagai peserta pemilu ke KPU, Senin kemarin.
Sementara Partai Amanat Nasional bersama PPP dan Golkar akan mendaftar di KPU, Rabu besok.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan partai-nya akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU pada Rabu (10/8) bersama dengan Partai Golkar dan PPP untuk menunjukkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tetap solid dan kompak.
“PAN rencananya akan mendaftarkan diri ke KPU RI pada Rabu (10/8) bersama-sama dengan Partai Golkar dan PPP. Kami ingin menunjukkan ke publik bahwa dalam Pemilu Presiden 2024, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tetap kompak, solid, dan saling menguatkan,” kata Viva Yoga di Jakarta, Senin.
KIB berisikan tiga partai politik yaitu Partai Golkar, PAN, dan PPP, yang dibentuk untuk menghadapi Pilpres 2024.
Viva Yoga menjelaskan, berdasarkan data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, PAN telah memenuhi syarat administrasi 100 persen, mulai dari profil, kepengurusan, kantor, dan keanggotaan.
Bahkan menurut dia, PAN telah melampaui persyaratan verifikasi, sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Dokumen administrasi kepengurusan PAN telah 100 persen di tingkat provinsi, 100 persen di tingkat kabupaten dan kota (di UU hanya 75 persen setiap provinsi), dan 100 persen di tingkat kecamatan (di UU hanya 50 persen di setiap kabupaten dan kota),” ujarnya.
“PAN rencananya akan mendaftarkan diri ke KPU RI pada Rabu (10/8) bersama-sama dengan Partai Golkar dan PPP. Kami ingin menunjukkan ke publik bahwa dalam Pemilu Presiden 2024, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tetap kompak, solid, dan saling menguatkan,” kata Viva Yoga di Jakarta, Senin.
KIB berisikan tiga partai politik yaitu Partai Golkar, PAN, dan PPP, yang dibentuk untuk menghadapi Pilpres 2024.
Viva Yoga menjelaskan, berdasarkan data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, PAN telah memenuhi syarat administrasi 100 persen, mulai dari profil, kepengurusan, kantor, dan keanggotaan.
Bahkan menurut dia, PAN telah melampaui persyaratan verifikasi, sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Dokumen administrasi kepengurusan PAN telah 100 persen di tingkat provinsi, 100 persen di tingkat kabupaten dan kota (di UU hanya 75 persen setiap provinsi), dan 100 persen di tingkat kecamatan (di UU hanya 50 persen di setiap kabupaten dan kota),” ujarnya.
