MEDIAAKU.COM – Pemerintah terus mengupayakan perubahan dalam pengelolaan lingkungan agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat berdialog dengan sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah di Jawa Barat.
Melansir laman Kemenlh, Senin (13/7/2026) Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jumhur menyoroti pentingnya inovasi di bidang pengelolaan sampah, pengurangan emisi, serta pemanfaatan ekonomi karbon sebagai bagian dari upaya menghadapi tantangan lingkungan global.
Menurutnya, dunia saat ini sedang menghadapi tiga krisis utama, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Karena itu, pengelolaan lingkungan perlu dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi.
Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan adalah gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah. Jika dikelola dengan baik, gas tersebut dapat diubah menjadi sumber energi sekaligus menghasilkan unit karbon yang memiliki nilai ekonomi. Melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), pengurangan emisi dapat didokumentasikan dan dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan bagi program lingkungan di daerah.
Selain pengolahan sampah menjadi energi, berbagai kegiatan seperti penanaman pohon dan rehabilitasi hutan mangrove juga dinilai mampu menghasilkan pengurangan emisi yang dapat dimanfaatkan melalui mekanisme perdagangan karbon.
Di sisi lain, Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemerintah tetap akan memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di bidang lingkungan. Ia menilai kepatuhan terhadap aturan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
Sementara itu, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Agus Rusly, mengingatkan perlunya mempercepat penghentian praktik pembuangan sampah secara terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Ia mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mendukung terciptanya ekonomi sirkular dan lapangan kerja hijau.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pemerintah daerah turut memaparkan berbagai inovasi yang telah dijalankan. Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menjelaskan bahwa wilayahnya telah menerapkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di sekitar 200 desa.
Warga yang memilah sampah memperoleh poin yang dapat ditukarkan dengan kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Kuningan juga tengah menyiapkan pemanfaatan gas metana dari TPA sebagai sumber energi bagi masyarakat sekitar.
Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan rencana pembangunan dua TPA baru guna memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah. Garut juga mengembangkan program perhutanan sosial berbasis budidaya kopi sebagai upaya menjaga kelestarian lahan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Di Kabupaten Bandung Barat, Wakil Bupati Asep Ismail mengungkapkan persoalan meluasnya eceng gondok yang kini mencapai sekitar 120 hektare dan berdampak terhadap kondisi lingkungan serta kesehatan warga.
Menanggapi hal tersebut, Agus Rusly menjelaskan bahwa eceng gondok sebenarnya memiliki fungsi ekologis sebagai tanaman fitoremediasi yang mampu membantu menyerap polutan di perairan. Namun, pertumbuhannya tetap perlu dikendalikan agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem.
Menutup pertemuan, Menteri Jumhur mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, hingga para pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama memperkuat upaya pemulihan lingkungan. Ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian bumi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi dan kesadaran semua pihak.(*/Stephany)
