MEDIAAKU.COM – Pemerintah Indonesia menanggapi perhatian yang diberikan oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) mengenai dinamika unjuk rasa yang terjadi di tanah air. Pernyataan OHCHR tersebut dipandang sebagai bagian dari perannya dalam membantu negara-negara anggota memenuhi kewajiban berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.
Melansir dari laman Kemlu, Senin (8/9/2025) Sebagai negara demokrasi, pemerintah menekankan kembali komitmennya dalam menjamin hak-hak dasar seluruh warga negara. Hal ini tercermin dalam konstitusi, berbagai peraturan perundang-undangan, serta kesepakatan internasional yang telah diratifikasi. Kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, dan berkumpul secara damai diakui sebagai hak fundamental yang dijunjung baik secara nasional maupun global.
Meski begitu, pemerintah menyayangkan adanya jatuh korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum, aksi pembakaran, penjarahan, hingga vandalisme yang muncul dalam aksi demonstrasi. Rasa belasungkawa mendalam pun disampaikan kepada keluarga korban, disertai dengan komitmen untuk memberi dukungan kepada masyarakat yang terdampak.
Pemerintah menekankan bahwa penyampaian aspirasi publik merupakan bagian penting dari demokrasi, namun harus dijalankan secara damai dan tertib. Dalam penanganan di lapangan, aparat keamanan menjalankan tugasnya berlandaskan prinsip-prinsip HAM. Langkah-langkah yang diambil bertujuan menjaga ketertiban, melindungi keselamatan masyarakat, serta mengamankan sarana publik dengan tindakan yang proporsional.
Pemerintah memastikan setiap dugaan pelanggaran oleh aparat akan diproses sesuai mekanisme hukum yang transparan. Presiden pun telah menegaskan, aparat yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi hukum. Kepolisian RI diperintahkan untuk segera melakukan pemeriksaan internal secara terbuka dan dapat dipantau publik.
Sebagai wujud akuntabilitas, pemerintah juga membuka saluran pengaduan masyarakat dan membentuk tim khusus pemantau. Media dan jurnalis diberi ruang untuk melakukan peliputan tanpa hambatan, termasuk dalam proses hukum, agar transparansi serta pengawasan independen dapat terjamin.
Ke depan, pemerintah berkomitmen terus mendorong dialog terbuka dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil, ketertiban umum, dan keharmonisan sosial, sekaligus memastikan demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap HAM berjalan selaras.(*/Stephany)
