MEDIAAKU.COM – Menteri Pemuda dan Olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan dukungannya terhadap gagasan pelibatan provinsi penyangga untuk membantu penyelenggaraan PON 2028. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut masih menunggu keputusan resmi dari pihak terkait sebelum pemerintah mengeluarkan surat penetapan sebagai dasar hukum pelaksanaan.
Melansir laman Kemenpora, Minggu (22/2/2026) Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan dengan Ketua Umum KONI, Marciano Norman, dan Sekretaris Jenderal Tubagus Ade Lukman Djajadikusuma di Graha Kemenpora.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sinkronisasi persiapan ajang olahraga nasional, termasuk kemungkinan tetap mempertahankan dua provinsi tuan rumah dengan dukungan daerah lain sebagai sistem pendukung.
Wacana provinsi penyangga muncul karena keterbatasan pembangunan fasilitas baru, terutama arena pertandingan. Pemerintah menilai sebagian sarana olahraga yang ada belum optimal, sementara pembangunan venue tambahan dinilai tidak memungkinkan dalam kondisi saat ini.
Menpora menjelaskan bahwa pendekatan efisiensi seperti ini bukan hanya diterapkan di Indonesia. Sejumlah negara juga mulai menekan pembangunan infrastruktur olahraga baru demi alasan ekonomi. Ia mencontohkan persiapan Olimpiade Brisbane 2032 di Brisbane yang turut mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia.
Ke depan, kemungkinan pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui rapat koordinasi nasional bersama pemangku kepentingan olahraga. Tujuannya adalah menentukan daerah mana saja yang bisa berperan sebagai pendukung teknis tanpa mengubah status tuan rumah utama.
Meski demikian, Menpora menegaskan dirinya belum dapat menerbitkan surat keputusan sebelum ada ketetapan resmi. Hal itu penting agar penunjukan daerah pendukung memiliki landasan hukum jelas serta tidak menimbulkan persoalan administratif atau audit di kemudian hari.(*/Stephany)
